Senin, 6 Oktober 2025

Pilkada Serentak 2020

Arahan Jokowi Soal Pilkada 2020: Disiplin Protokol Kesehatan hingga Jaga Kualitas Demokrasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan terkait persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020.

Tribunnews/Jeprima
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pada Masa Persidangan I DPR Tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2020). Pidato Presiden Jokowi tersebut dalam rangka penyampaian RUU tentang APBN TA 2021. 

"Saya minta kepada aparat birokrasi TNI dan Polri tetap terus bersikap netral dan tidak memihak kepada pasangan calon tertentu," kata Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga meminta penyelenggara pemilu serta TNI dan Polri aktif mendisiplinkan masyarakat.

Presiden Joko Widodo saat menghadiri acara Masa Persidangan I DPR Tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2020). Pidato Presiden Jokowi tersebut dalam rangka penyampaian RUU tentang APBN TA 2021. Tribunnews/Jeprima
Presiden Joko Widodo saat menghadiri acara Masa Persidangan I DPR Tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2020). Pidato Presiden Jokowi tersebut dalam rangka penyampaian RUU tentang APBN TA 2021.  (Tribunnews/Jeprima)

Khususnya terkait penerapan protokol kesehatan dalam setiap tahapan pemilu.

"Dalam kesempatan ini saya minta kepada semua pihak penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu aparat pemerintah, jajaran keamanan dan penegak hukum aparat TNI dan Polri."

"Tokoh masyarakat, tokoh organisasi untuk aktif bersama-sama mendisiplinkan masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan," ujarnya.

Menjaga kualitas demokrasi

Jokowi meminta, dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 untuk menjaga kualitas demokrasi.

Meski dalam dalam kondisi sulit di tengah pandemi, Jokowi ingin demokrasi di Indonesia semakin dewasa dan matang.

Ia juga berpesan agar tidak ada penggunaan narasi politik identitas serta politik SARA pada Pilkada 2020.

Baca: Jokowi Ingatkan Bahaya Corona di Klaster Pilkada, Epidemiolog: Tegakkan Sanksi Bila Langgar Protokol

"Jangan membiarkan penggunaan bahasa dan narasi, penggunaan simbol-simbol yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat."

"Harus ada ada ketegasan, jangan sampai menggunakan politik identitas, politik SARA karena itu akan membahayakan persatuan dan kesatuan, ini yang harus dicegah," paparnya.

Dorong masyarakat cek rekam jejak calon kepala daerah

Jokowi juga meminta masyarakat untuk melakukan kroscek rekam jejak calon kepala daerah.

Hal itu bertujuan agar daerah memperoleh pemimpin yang terbaik.

"Kita harus mendorong para calon untuk beradu program, kontestasi gagasan, beradu kemampuan untuk menjadi pemimpin daerah."

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved