ILUNI FKUI Kritik Kemenkes: Pendidikan Kedokteran Bukan Hanya Pelatihan Teknis

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Alumni FKUI (ILUNI FKUI) Dr. dr. Wawan Mulyawan, SpBS, Subspes N-TB, SpKP, AAK, menegaskan pentingnya menjaga kualitas pendidikan kedokteran.

Menurutnya, upaya tersebut merupakan bentuk perjuangan untuk masa depan bangsa yang sehat dan berkeadilan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wawan pada acara Mimbar Bebas Salemba Bergerak di Aula IMERI FKUI, Salemba, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

"Hari Kebangkitan Nasional selalu mengingatkan kita pada semangat Boedi Oetomo yang menyatukan berbagai elemen masyarakat untuk membangun fondasi kemerdekaan," kata Wawan dalam orasinya.

"Hari ini, kita butuh semangat kebangkitan yang sama, untuk melindungi kedaulatan pendidikan kedokteran dan kesehatan rakyat Indonesia," tambah Wawan.

Wawan menyoroti sejumlah isu penting, termasuk penyederhanaan proses pendidikan dokter, pemisahan fungsi akademik dari rumah sakit pendidikan.

Hingga pengurangan independensi kolegium, serta potensi penurunan standar kompetensi dokter.

"Pendidikan kedokteran bukan sekadar pelatihan teknis. Ia adalah proses mendalam untuk membentuk profesional kesehatan yang memegang tanggung jawab moral tertinggi, menjaga nyawa manusia," jelas Wawan.

Acara Mimbar Bebas Salemba Bergerak diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-117.

Ikatan Alumni FKUI (ILUNI FKUI) bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Senat Mahasiswa FKUI (BEM SM FKUT) menyelenggarakan acara Mimbar Bebas Salemba Bergerak di Aula IMERI FKUI, Salemba.

Acara ini berlangsung dari pukul 13.00 hingga 15.30 WIB dan dihadiri oleh mahasiswa, dosen, alumni, serta tokoh-tokoh penting di bidang pendidikan kedokteran dan kesehatan Indonesia.

Baca juga: Ini Respons POGI Soal Menkes Siapkan Aturan Dokter Umum Bisa Lakukan Operasi Caesar

Acara ini merupakan respons atas berbagai kebijakan Kementerian Kesehatan yang belakangan mendapat kritikan keras dari 158 Guru Besar FKUI dan telah menyampaikan pernyataan sikap bertajuk Salemba Berseru pada 16 Mei 2025.

Kebijakan-kebijakan Kementerian Kesehatan dinilai berpotensi menurunkan mutu pendidikan kedokteran, termasuk pendidikan dokter spesialis, serta mengancam kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.