Kunci Jawaban Sejarah Indonesia Kelas 12 Halaman 220: Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia

Termasuk dalam hal ini adalah soal integritas teritorial Indonesia seperti dalam kasus Aceh dan isu perbaikan ekonomi.

 Namun, sebagian besar kunjungan-kunjungannya itu tidak memiliki agenda yang jelas.

Bahkan,dengan alasan yang absurd, Wahid berencana membuka hubungan diplomatik dengan Israel yang merupakan sebuah rencana yang mendapat reaksi keras di dalam negeri.

Dan dengan tipe politik luar negeri Indonesia yang seperti ini membuat politik luar negeri Indonesia menjadi tidak fokus yang pada akhirnya hanya membuat berbagai usaha yang telah dijalankan oleh Abdurrahman Wahid menjadi sia-sia karena kurang adanya implementasi yang konkrit.

Masa Kepemimpinan Megawati Soekarno Putri

Megawati secara ekstensif melakukan kunjungan ke luar negeri untuk memperoleh dukungan internasional.

Megawati antara lain mengunjungi Rusia,Jepang, Malaysia, New York untuk berpidato di depan Majelis Umum PBB, Rumania, Polandia, Hungaria, Bangladesh, Mongolia,Vietnam, Tunisia, Libya, Cinadan juga Pakistan. Tetapi, Presiden Megawati menuai kritik dalam berbagai kunjungannya tersebut, baik mengenai frekuensi ataupun substansi dari berbagai lawatan tersebut.

Diantara kontroversi tersebut adalah pembelian pesawat tempur Sukhoi dan helikpoter dari Rusia yang merupakan buah dari kunjungan Megawati ke Moskow.

Politik luar negeri Indonesia selama masa pemerintahan Megawati juga dipengaruhi beragam peristiwa nasional maupun internasional. Peristiwa serangan teroris 11 September 2001 di Amerika Serikat, pemboman di Bali 2002 dan hotel JW Marriott di Jakarta tahun 2003, penyerangan ke Irak yang dipimpin Amerika Serikat dan Inggris dan juga operasi militer di Aceh untuk menghadapi GAM merupakan beberapa hal yang mewarnai dinamika internal dan eksternal Indonesia.

Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono

Presiden Yudhoyono menyatakan bahwa sudah waktunya Indonesia memiliki kebijakan luar negeri baru sesuai dengan perubahan dunia saat ini.

Indonesia harus menegakkan harga dirinya dan tidak mengedepankan sikap emosional dalam menghadapi masalah internasional.

Melihat realitas yang ada,dalam bersikap kita juga harus dapat memadukan aturan, nilai hubungan internasional, kondisi pasar dunia, demokrasi, dan rasionalitas.

(Tribunnews.com/Linda)