Kunci Jawaban Sejarah Indonesia Kelas 12 Halaman 220: Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia

Pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia 1945-1949, Indonesia mempunyai prioritas kepentingan nasional untuk memperoleh kedaulatan secara penuh serta mendapatkan pengakuan dari dunia Internasional, khususnya Belanda.

Oleh karena itu, politik luar negeri Indonesia diarahkan pada usaha-usaha untuk mencari simpati dan berhubungan baik dengan negara-negara maju serta negara dunia ketiga.

Moh Hatta mencetuskan konsep politik luar negeri bebas aktif pada 2 September 1948 dalam kelompok kerja KNIP.

5. Dinamika arah politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin condong ke arah Blok Komunis, ditandai dengan kedekatan dengan Uni Sovyet, Korea Utara dan Republik Rakyat China serta keluarnya Indonesia dari PBB.

6. Peran serta Indonesia dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia, sebagai bentuk kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif, pada masa orde baru adalah:

Melakukan pembentukan dengan satu persahabatan yang dimana sangatlah baik antara Republik Indonesia dengan segala macam negara yang ada di dunia, dan juga terlebih kepada negara-negara Afrika dan juga Asia yang dimana kemudian atas dasar melakukan kerjasama dalam membentuk sbeuah tatatanan dari dunia baru yang dimana bersih dari tindakan imperialsime dan juga kolonialisme di dalam menuju sebuah perdamaian dan juga dunia yang dimana sempurna

Melakukan pemantapan terhadap postabilitas dari wilayah Asia Tenggara dan juga Pasifik Barat Daya sehingga berbagai macam negara yang terdapat di daerah tersebut akan memiliki kemampuan untuk mengurusi masa depannya sendiri dengan sistem pertahanan mereka masing-masing.

7. Perbandingan dalam hal penerapan kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang dilakukan pada masa Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono!

Masa Kepemimpinan BJ Habibie

Pemerintahan Habibie mengasilkan undang-undang yang berkaian dengan perlindungan atas hak asasi manusia.

Selain itu, pemerintahan Habibie pun berhasil mendorong ratifikasi empat konvensi internasional dalam masalah hak-hak pekerja. Pembentukan Komnas Perempuan juga dilakukan pada masa pemerintahan Habibie.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Habibie menaikkan kembali derajat kepercayaan internasional terhadap Indonesia.

Habibie mampu memperoleh simpati dari IMF dan Bank Dunia dengan keputusan kedua lembaga tersebut untuk mencairkan program bantuan untuk mengatasi krisis ekonomi sebesar 43 milyar dolar dan bahkan menawarkan tambahan bantuan sebesar 14 milyar dolar.

Masa Kepemimpinan Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid secara konstan mengangkat isu-isu domestik dalam pertemuannya dengan setiap kepala negara yang dikunjunginya.