Penghapusan Ujian Nasional
Soroti Rangkaian Merdeka Belajar, Komisi X DPR: Masih Banyak PR, Bukan Sekedar UN
Anggota Komisi X DPR, Ledia Hanifa meminta agar melihat satu kesatuan rangkaian kebijakan 'Merdeka Belajar' tidak hanya masalah penghapusan UN.
Penulis:
Nidaul 'Urwatul Wutsqa
Editor:
Fathul Amanah
lihat foto
Pihaknya mengatakan, PR besarnya adalah memberikan pembekalan kepada guru supaya mengerti tujuan daripada Mendikbud Nadiem Makarim.
"Jangan sampai kemudian salah terjemahan. Kalau sudah salah terjemahan nanti fatal akibatnya memang," pungkas Ledia.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla Menolah Penghapusan Ujian Nasional
Dikabarkan, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak setuju adanya rencana penghapusan Ujian Nasional (UN).
JK menganggap penghapusan Ujian Nasional dapat membuat semangat belajar siswa menurun.
Jusuf Kalla berpandangan adanya penghapusan Ujian Nasional nanti akan membuat siswa tidak bekerja keras.
"Jangan menciptakan generasi muda yang lembek," tukas Jusuf Kalla dilansir Youtube KompasTV pada Kamis (12/12/2019).
Ia berpendapat agar siswa supaya tetap belajar, sebab Ujian Nasional itu penting.
Tak banyak berkomentar, Jusuf Kalla mengatakan akan menjelaskan di kemudian hari.
Sebelumnya, JK pernah beranggapan bahwa UN masih relevan diterapkan.
Alasannya, UN dapat menjadi tolok ukur terhadap kualitas pendidikan di Indonesia.
Pihaknya mengatakan, apabila dilakukan penghapusan UN maka pendidikan Indonesia akan kembali seperti sebelum tahun 2003.
Saat UN belum diberlakukan oleh Kemendikbud, tidak ada standar mutu pendidikan nasional.
Sebelum tahun 2003 tersebut, diketahui sistem kelulusan siswa menggunakan rumus dongkrak.
Hal itu membuat hampir semua peserta didik diluluskan pihak sekolah.
JK berpendapat bahwa UN memang harus dievaluasi setiap tahunnya.
Akan tetapi yang harus diperbaiki itu adalah hasil pendidikannya.
(Tribunnews.com/Nidaul 'Urwatul Wutsqa)
