Miliarder Jangan Memikirkan Bisnis Saja Mesti Didorong jadi Capres

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Qodir

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahalnya biaya menjadi calon presiden (capres) membuat partai politik menerima 'campur tangan' pengusaha kaya berupa pendanaan. Namun, saat ini parpol kesulitan mendapatkan donasi dari pengusaha karena ada penegakan hukum.

Menurut psikolog politik Universitas Indonesia (UI), Hamdi Muluk, kultur politik seperti itu perlu diubah. Menurutnya, sudah saatnya pengusaha kaya atau enterpreneur ini terjun langsung menjadi capres atau cawapres sehingga pembiayaan diambil dari kantong pribadinya.

"Pengusaha-pengusaha harus didorong, jangan untuk kepentingan bisnis saja mereka bergerak, tapi juga harus untuk kepentingan negara," ujar Hamdi dalam diskusi Redsbons bertajuk 'Mahalnya Ongkos Nyapres' di Jakarta, Sabtu (25/1/2014).

Hamdan mencontohkan miliarder Michael R Bloomberg, Wali Kota New York dua periode yang mengeluarkan dana pribadi 700 juta Dolar AS untuk kepentingan umum pada saat memimpin. Saat kampanye, pengusaha itu juga mengeluarkan dana pribadinya sebesar 120 juta Dolar AS.

"Itu membuktikan tidak semua orang kaya akan berpikir bisnis, tapi juga untuk kepentingan umum. Saya yakin di Indonesia ada enterpreneur yang seperti itu, tinggal didorong saja," kata dia.

Dalam pengamatan Hamdi, Indonesia juga memiliki beberapa pengusaha sukses yang dinilai punya potensi dan pekerja keras, seperti pemilik Group Mayapada, Tahir; pengusaha kacang Garuda, Sudamex

"Mereka harusnya didorong untuk nyapres, begitu juga orang orang kaya atau filontropis. Dorong mereka menjadi negarawan, bukan berhenti pada profesi bisnis semata," tambahnya.

Meski begitu, lanjut Hamdi, publik juga perlu mengkritisi latar belakang pengusaha bila kelak menjadi capres. "Kalau asal-usul enggak jelas lalu jadi capres, itu kita kulitin aja semua track record-nya. Tanya, Anda kaya dari mana?" ujarnya.

Menurut Hamdi, parpol dan rakyat harus memberikan kesempatan yang sama terhadap capres dari berbagai latar belakang, termasuk pengusaha kaya.

"Kita biasanya selalu mengabaikan potensi itu, karena kita selalu curiga kalau orang kaya, orang enggak jujur. Di kampus saya, akademisi juga banyak kok yang enggak jujur, orang miskin juga ada yang enggak jujur," selorohnya.

Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Partai Golkar, Indra J Piliang mengatakan, capres yang diusung partainya, seperti Jusuf Kalla dan Aburizal Bakrie tidak lagi menjadi pengusaha saat menjadi capres.

Namun, menurutnya, hal yang lebih penting dari itu, adalah kemampuan dan langkah apa yang hendak dilakukannya kelak bila mendapatkan kekuasaan.

Menurut Indra, publik tidak bisa melarang orang kaya mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden. Sebab, mereka sebelumnya juga menjadi sapi perahan politisi.

Menurutnya, berkembangnya demokrasi di Indonesia pun tak terlepas dari peran kaum borjuis dan saudagar kaya yang mendirikan organisasi-organisasi syarikat Islam dan mendorong terbentuknya parpol.