Pertama Kalinya, Negara Tunisia Punya Perdana Menteri Perempuan

Negara itu tidak memiliki kepala pemerintahan dan berada dalam kekosongan sejak Presiden Saied membekukan parlemen negara.

Presiden Saied juga merebut kekuasaan eksekutif pada tanggal 25 Juli 2021 lalu.

Langkah itu dianggap mengesampingkan hak-hak dari partai Islam yang mendominasi parlemen, Ennahdha.

Banyak kritikus politik global yang mengecam langkah presiden tersebut sebagai kudeta yang mengancam Tunisia.

Saied sendiri mengatakan bahwa ia bertindak untuk menyelamatkan negara di tengah kerusuhan atas masalah keuangan.

Selain itu, Saied juga menyatakan bahwa keputusannya adalah bentuk penanganan pemerintah terhadap pandemi virus corona.

Pekan lalu, Saied mengeluarkan dekrit presiden untuk mengumumkan rencana pemerintahan transisi dan aturan pemilihan baru.

Keputusan tersebut termasuk penangguhan kekuasaan parlemen yang berkelanjutan.

Baca Juga: Menjadi Penjaga Perdamaian PBB, Inilah Sosok Cecilia Permatasari

Selain itu, keputusan tersebut juga mengatur penangguhan kekebalan anggota parlemen dari penuntutan dan pembekuan gaji anggota parlemen.

Dekrit tersebut juga menyatakan niat Saied untuk tidak merancang undang-undang dengan persetujuan parlemen.

Presiden Saied hanya akan merujuk pada dekrit presiden saja, mengabaikan bagian dari Konstitusi Tunisia.

Langkah Saied telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan Islamis dan kekuatan pro-demokrasi di dalam dan di luar wilayah Arab.

Tunisia sendiri adalah satu-satunya negara yang muncul dari periode penuh gejolak dengan sistem politik demokrasi yang baru dirancang.

Lebih dari 100 pejabat Ennahdha mengumumkan pengunduran diri mereka pada hari Sabtu lalu.

Mereka memprotes pilihan kepemimpinan partai dalam menghadapi krisis politik negara tersebut. (*)