Daftar 56 Dapur MBG Tutup Sementara, Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang: Proses Evaluasi Menyeluruh

TRIBUNNEWS.COM - Sebanyak 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinonaktifkan sementara imbas kasus keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).  

Maraknya kasus keracunan yang dialami siswa sekolah setelah mengonsumsi makanan program MBG ini, menjadi sorotan publik.

Pasalnya, sejak Januari sampai September 2025, terjadi lebih dari 5.000 kasus keracunan.

Imbasnya, Presiden RI Prabowo Subianto telah mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas persoalan dalam program MBG hingga meminta semua SPPG menjamin kebersihannya.

Selain itu, Badan Gizi Nasional menonaktifkan sementara 56 SPPG di sejumlah wilayah, termasuk tiga dapur MBG di Sulawesi Tengah.

Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional.

SPPG adalah unit layanan yang didirikan oleh mitra BGN untuk mendukung program distribusi makanan bergizi untuk para siswa, berfungsi sebagai dapur umum produksi makanan.

Terkait SPPG yang dinonaktifkan itu, Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, mengatakan pihaknya tidak akan kompromi dengan persoalan yang menyangkut keselamatan masyarakat.  

"Setiap SPPG wajib mematuhi standar keamanan pangan yang sudah ditetapkan."

"Nonaktif sementara ini adalah bagian dari proses evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Keselamatan masyarakat, terutama anak-anak penerima MBG jadi prioritas utama," kata Nanik dalam keterangan tertulis, Senin (29/9/2025).

Nanik menyebut, makanan dari puluhan SPPG yang dinonaktifkan itu kini tengah diuji lab oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).  

Dari hasil uji lab tersebut, akan menentukan langkah selanjutnya terhadap SPPG tersebut.

Dikutip dari TribunPalu.com, Wakil Kepala BGN berharap, upaya tersebut, dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.

Di sisi lain, BGN membuka kanal pengaduan masyarakat yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelaksanaan program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo itu.

Baca juga: Polemik MBG, di Boyolali Diduga Ada Sabotase hingga Menu Ditarik, di Lebak Dapur Tidak Higienis

Daftar Dapur MBG Dinonaktifkan Sementara:

1. SPPG OKI Pedamaran Menang Raya
2. SPPG Musi Banyuasin Babat Toman Manggun Jaya
3. SPPG Ogan Ilir Muara Kuang Ramakasih
4. SPPG OKU Baturaja Timur Sukaraya
5. SPPG Karimun Karimun Sungai Lakam Timur 1
6. SPPG Kota Palembang Kalidoni
7. SPPG Karimun Meral Sei Raya
8. SPPG Kota Batam Sagulung Sungai Pelunggut
9. SPPG Tulang Bawang Barat Tulang Bawang Tengah Penumangan
10. SPPG Lampung Utara Kotabumi
11. SPPG Serang Kramatwatu Serdang
12. SPPG Situbondo Panji Mimbaan
13. SPPG Situbondo Panarukan Sumberkolak
14. SPPG Khusus Koja Jakarta Utara
15. SPPG Pamekasan Tlanakan Larangan Tokol
16. SPPG Wonogiri Wonokarto
17. SPPG Kota Tangsel Setu Bakti Jaya 2
18. SPPG Gunungkidul Semin Sumberejo
19. SPPG Garut, Kadungora Karangmulya
20. SPPG Lamongan Jetis
21. SPPG Tasikmalaya Cikalong Mandalajaya
22. SPPG Sukoharjo Baki Menuran
23. SPPG Sleman Gamping Nogotirto
24. SPPG Bandung Barat Cipongkor Cijambu
25. SPPG Palang Gesik harjo Tuban
26. SPPG Bandung Barat Cipongkor Neglasari
27. SPPG Bandung Barat Cihampelas Mekarmukti
28. SPPG Kota Batu Batu Sisir
29. SPPG Jaktim Cipayung Munjul 2
30. SPPG Sukabumi Palabuhanratu
31. SPPG Bojonegoro Campurejo
32. SPPG Blitar Wonodadi
33. SPPG Rembang Krangan Tanjungan
34. SPPG Subang Dawuan Kaler
35. SPPG Kota Bandung Sukajadi Sukagalih 01
36. SPPG Sumedang Situraja Jatimekar
37. SPPG Sumedang Ujungjaya Palabuan
38. SPPG Kebumen Petanahan Karanggadung
39. SPPG Banyumas Karanglewas Karanglewas Kidul
40. SPPG Banyumas Banyumas
41. SPPG Pamarican Ciamis, Sukajadi
42. SPPG Sumbawa Sumbawa Lempeh
43. SPPG Buton Pasarwajo Awainulu
44. SPPG Kota Bau Bau Kolakuna Kadolomoko
45. SPPG Kota Palu Tatanga Tavanjuka
46. SPPG Banggai Kepulauan Tinangkung
47. SPPG Sumbawa Empang Bunga Eja 2
48. SPPG Bulungan Tanjung Selor Tanjung Selor Hilir
49. SPPG Parigi Moutong Taopa Nunurantai
50. SPPG Kota Kupang
51. SPPG Mamuju Tapalang Galung
52. SPPG Lombok Barat Lembar-Lembar Selatan 2
53. SPPG Konawe Unaaha Ambekairi
54. SPPG Kota Tual Pulau Dullah Selatan Ketsoblak
55. SPPG Maluku Barat Daya Babar Barat Tepa
56. SPPG Bulukumba Bontobahari Sapo Lohe.

Telah Tutup 40 SPPG 

Sebelumnya, BGN telah menutup 40 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) buntut kasus keracunan massal yang menimpa sejumlah pelajar. 

Penutupan dilakukan tanpa batas waktu hingga proses investigasi dan perbaikan fasilitas selesai.

Wakil Kepala BGN menegaskan, ada 45 dapur yang diduga tidak menjalankan SOP yang menjadi penyebab kasus siswa mengalami keracunan.

"Ada 45 dapur kami yang ternyata tidak menjalankan SOP dan menjadi penyebab terjadinya insiden keamanan pangan," kata Nanik S Deyang di Kantor BGN, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Ia menjelaskan, pihaknya tidak akan main-main dengan kesehatan anak-anak. 

“Dari 45 dapur itu, 40 dapur kami tutup untuk batas waktu yang tidak kami tentukan sampai semua penyelidikan baik investigasi ataupun perbaikan sarana dan fasilitas selesai dilakukan,” jelasnya.

Selain penutupan, BGN mengeluarkan surat resmi kepada seluruh mitra dapur MBG. Mereka diberi tenggat waktu satu bulan untuk melengkapi tiga sertifikasi penting, yakni Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikat halal, serta sertifikat penggunaan air layak konsumsi.

“Apabila dalam waktu 1 bulan itu ternyata mereka tidak memenuhi tiga hal ini maka kami akan menutup,” tegasnya.

Nanik pun menyesalkan kelalaian sejumlah dapur MBG bisa berdampak luas terhadap ribuan dapur lain.

Dari data BGN, ada 70 kasus insiden keamanan pangan MBG 2025.

Rinciannya, ada 5.914 orang penerima manfaat yang terdampak. Seperti di Kota Bandar Lampung sebanyak 503 orang, Kabupaten Lebong Bengkulu 467 orang, Kabupaten Bandung Barat 411 orang, Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah 339 orang, dan Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta 305 orang.

Instruksi Presiden Prabowo

Presiden Prabowo juga telah memerintahkan evaluasi total terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu, menyusul maraknya keracunan siswa penerima manfaat di sejumlah wilayah di Indonesia.

Adapun langkah yang ditempuh, satu di antaranya menginstruksikan penutupan sementara dapur MBG yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan kinerjanya dinilai bermasalah.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, instruksi tersebut disampaikan Presiden setelah kembali ke Indonesia dan langsung memimpin rapat kabinet.

"SPPG yang bermasalah ditutup sementara untuk dilakukan evaluasi dan investigasi," katanya dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu (28/9/2025).

Baca juga: Guru Pengelola MBG di Sekolah Dapat Insentif Rp100 Ribu per Hari, Mekanisme Penugasan Diatur Sekolah

Zulkifli menegaskan, keselamatan anak menjadi perhatian utama pemerintah dalam pelaksanaan MBG. 

Menteri Zulkifli Hasan menambahkan, Pemerintah mewajibkan sterilisasi alat makan, peningkatan sanitasi, perbaikan kualitas air, hingga pengelolaan limbah agar makanan yang disajikan tetap higienis pada setiap SPPG.

Seluruh SPPG juga diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) sebagai standar pelayanan. 

Kementerian Kesehatan pun diminta mengoptimalkan peran Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) untuk melakukan pengawasan rutin.

"Semua langkah ini diambil secara terbuka agar masyarakat yakin bahwa makanan yang disajikan aman dan bergizi bagi seluruh anak Indonesia," ungkap Zulkifli

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunPalu.com dengan judul BGN Nonaktifkan Sementara 56 Dapur MBG, 3 dari Sulawesi Tengah

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Igman Ibrahim, M Alivio Mubarak Junior, Kompas.com, TribunPalu.com/Mahyuddin)