Pengamat Minta Jokowi Istirahat Saja, Bukan Malah Cawe-cawe Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Politik, Yunarto Wijaya, mengatakan eks Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) lebih baik istirahat saja di massa purna jabatannya ini, daripada memberikan arahan kepada para relawannya agar mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dua periode.

Jokowi sebelumnya mengaku telah memberikan arahan kepada kelompok relawannya untuk mendukung pasangan Prabowo-Gibran selama dua periode.

"Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu," kata Jokowi, di Solo, Jawa Tengah, Jumat (19/9/2025).

Yunarto mengatakan, arahan dari Jokowi itu bisa membuat Presiden tidak nyaman. Hal tersebut bisa dilihat dari pernyataan Prabowo ketika berpidato dalam acara Kongres IV Pengurus Pusat Tunas Indonesia Raya (PP Tidar) di Jakarta pada Sabtu, 17 Mei 2025 lalu.

"Arahan ini jelas membuat tidak nyaman Pak Prabowo, (ini) bukan kalimat saya. Pak Prabowo yang mengatakan itu di acara pengurus PP Tidar ketika diteriakkan dua periode oleh kadernya sendiri, Pak Prabowo yang mengatakan setahun saja belum, jangan kemudian berbicara mengenai Pemilu lagi. Jadi, fokus saja kerja terlebih dahulu. Silakan dicek nanti," katanya, dikutip dari YouTube Official iNews, Kamis (25/9/2025).

"Jadi ini masalah kenyamanan dari Pak Prabowo sendiri yang ketika ingin bekerja, lalu dia berharap tidak ada yang menyangkut pautkan langsung pada kompetisi berikutnya. Ini bukan tentang pengamat, bukan tentang pengamat etika bernegara. Ini Pak Prabowo yang menyatakan tidak nyaman," tambahnya.

Berikut ucapan Prabowo saat diteriaki dua periode:

"Tadi terima kasih, ada yang sebut Prabowo dua periode. Saya kira, saya mau koreksi. Kader-kadernya muda, saya mau koreksi saudara-saudara. Please, tolong jangan sebut seperti itu. Kita belum satu tahun menjalankan amanah," kata Prabowo saat itu.

Menurut Yunarto, pernyataan Jokowi soal Prabowo-Gibran dua periode itu juga menyedihkan karena seorang Presiden yang sudah purna tugas seharusnya menjadi negarawan teladan, seperti Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri atau Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Keduanya, kata Yunarto, setelah purna tugas diundang untuk berbicara terkait isu-isu global. Hal semacam inilah yang menurut Yunarto seharusnya dilakukan oleh seseorang yang sudah menghabiskan masa jabatannya.

"Buat saya agak menyedihkan, seorang presiden yang seharusnya sudah menghabiskan masa jabatan itu harusnya jadi seorang negarawan. Kalau kita lihat Pak SBY, Ibu Megawati, Pak SBY berbicara misalnya mengenai malaria dalam konteks global diundang di luar negeri tentang peradaban dunia dan konstelasi global yang baru dalam institutnya Dino Patti Djalal."

Baca juga: PKB Sindir Jokowi Minta Prabowo-Gibran 2 Periode: Belum Waktunya Salat, Jangan Azan Dulu

"Ibu Mega diundang oleh Paus, harusnya itu yang dimainkan oleh seorang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri," ujarnya.

Oleh karena itu, Yunarto pun meminta agar Jokowi sekarang ini istirahat saja atau sharing tentang pengalamannya selama menjadi orang nomor satu di Indonesia selama 10 tahun, dengan background-nya sebagai orang biasa atau sederhana yang sebelumnya juga merupakan seorang pengusaha.

Sebelum terjun ke dunia politik, Jokowi diketahui merupakan seorang pengusaha mebel di Kota Solo, Jawa Tengah.

Kemudian, ketika terjun ke politik, dari menjabat sebagai Wali Kota Solo hingga Presiden RI dua periode, Jokowi dinilai banyak berjasa.

"Saya ingin Pak Jokowi istirahat, sharing pengalamannya, Pak Jokowi banyak kok jasanya. Kalau kita bicara deregulasi dan debirokratisasi, dia orang yang memiliki terobosan terkait dengan hal tersebut karena latar belakangnya sebagai seorang pengusaha, orang biasa," ujar Yunarto.

Kendati demikian, Yunarto juga mengatakan, di akhir jabatan Jokowi, dia juga mendapatkan berbagai persoalan karena dinilai melakukan dinasti politik ekstrem, terutama ketika anak sulungnya, Gibran, maju sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo.

"Tapi kita tahu juga bahwa di akhir masa pemerintahannya yang dipuji tadi terkait dengan berasal dari rakyat biasa, kan 180 derajat berbeda. Orang yang berasal dari rakyat biasa melakukan tanda kutip atau terlibat dalam dinasti politik yang lebih ekstrem dibanding darah-darah biru seperti SBY, Megawati," katanya.

"Ya, saya berharap ketika sudah selesai purna tugas dengan segala kontroversi majunya Mas Gibran, jangan kemudian dong faktor cawe-cawe yang makin membebani nama besar Jokowi muncul kembali, apalagi itu didorong oleh para relawan," papar Yunarto.

Yunarto pun mengatakan, orang-orang di sekitar Jokowi seharusnya menempatkan eks Presiden RI itu sebagai negarawan, jangan didorong untuk mengurusi anaknya terus menerus di lingkup politik praktis.

"Alangkah baiknya orang-orang yang masih ada di sekitar Pak Jokowi ya tempatkanlah dia sebagai seorang yang sudah menjadi negarawan. Jangan tempatkan dia untuk mengurus anaknya lagi untuk kemudian masuk dalam politik praktis."

"Karena orang tidak hanya diingat ketika sedang memimpin, tapi ketika sudah purna tugas, kontribusi apa yang masih bisa diberikan, bukan dalam konteks keluarganya, bukan dalam konteks politik praktis, bukan kepada relawan, tapi kepada bangsanya," ujar Yunarto.

Kata Relawan

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Fredy Damanik, mengatakan alasan Jokowi mendukung Prabowo-Gibran dua periode karena masa pemerintahan selama lima tahun terlalu singkat untuk merealisasikan program-program pemerintahan.

Projo adalah organisasi kemasyarakatan pendukung Presiden Indonesia yang ke-7, Joko Widodo. Projo dikenal karena merupakan salah satu relawan darat terbesar dan memiliki status resmi organisasi kemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Waktu lima tahun terlalu singkat untuk mewujudkan program-program Prabowo-Gibran," ujar Fredy kepada Kompas.com, Minggu (21/9/2025).

Fredy juga menegaskan, Jokowi selalu meminta kelompok relawan pendukungnya untuk mengawal dan menyukseskan program pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Presiden Jokowi kerap kali menyatakan bahwa relawan harus mengawal, memastikan, dan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran agar berhasil menjalankan program-programnya," ujar Fredy.

Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Prabowo maupun Gibran terkait rencana pencalonan ulang dalam Pemilu selanjutnya. 

Namun, arahan Jokowi kepada relawan itu dinilai sebagai sinyal politik awal yang bisa memengaruhi dinamika elektoral ke depan.

Instruksi Jokowi juga menandai pergeseran peran relawan yang sebelumnya aktif dalam mendukung dirinya selama dua periode kepresidenan. 

Kini, mereka diarahkan untuk mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran hingga 2029 dan mempersiapkan dukungan lanjutan.

Wacana dua periode bagi pasangan Prabowo-Gibran masih berada dalam ranah opini politik dan belum masuk tahap formal.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun belum mengeluarkan jadwal resmi tahapan Pemilu 2029, dan partai-partai belum menyatakan sikap terkait pencalonan mendatang.

(Tribunnews.com/Rifqah) (Kompas.com/Adhyasta)