Apa Itu Tax Amnesty? Ditolak Menkeu Purbaya: Kibulin Pajak Lalu Tunggu Amnesty, Itu Nggak Boleh

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Keungan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengaku tak setuju dengan adanya Tax Amnesty.

Tax Amnesty atau amnesti pajak merupakan suatu pengampunan atau pengurangan pajak terhadap properti yang dimiliki oleh perusahaan, dikutip dari laman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.

Menurutnya, kepercayaan publik terhadap kebijakan fiskal suatu negara sangat ditentukan oleh konsistensi dan kredibilitas aturan yang dijalankan. 

Ketika kebijakan kerap berubah atau memberi celah kompromi, maka kepatuhan wajib pajak pun terancam goyah. 

Purbaya dengan tegas menyatakan dirinya tidak setuju apabila program Tax Amnesty terus diberlakukan.

Menurutnya, jika kebijakan itu dijalankan berulang kali, maka akan merusak kredibilitas negara dalam menegakkan aturan perpajakan.

“Kalau Tax Amnesty diberlakukan berkali-kali, bagaimana kredibilitas amnesti itu sendiri?” ujarnya kepada awak media, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025) malam.

Ia menilai pemberlakuan amnesti pajak justru dapat memberikan sinyal keliru kepada para wajib pajak.

Pesannya bisa saja dimaknai, melanggar aturan pajak tidak masalah, sebab pada akhirnya akan ada pengampunan kembali.

“Kita kibulin aja pajaknya, kita tunggu aja Tax Amnesty pemutihannya. Itu yang nggak boleh,” tegasnya.

Sebagai ekonom sekaligus Menkeu, Purbaya berpendapat Indonesia seharusnya lebih fokus pada optimalisasi regulasi perpajakan yang sudah ada serta meminimalkan praktik penggelapan pajak.

Baca juga: Mau Ada Tax Amnesty Jilid III: Pelanggar Pajak Diampuni, yang Taat Tak Dapat Imbalan

Dengan cara itu, penerimaan pajak bisa terus tumbuh tanpa harus bergantung pada kebijakan amnesti.

“Kalau Tax Amnesty diberlakukan terus setiap berapa tahun, ya udah semuanya akan nyelundupin duit. Jadi Tax Amnesty itu kurang bagus bagi saya,” tegasnya.

Purbaya juga mengingatkan Indonesia sudah dua kali menjalankan kebijakan serupa.

Ia tidak menutup kemungkinan adanya desakan untuk Tax Amnesty ketiga dan seterusnya, namun mengingatkan bahaya dampaknya bagi iklim kepatuhan pajak.

“Kita majukan ekonomi supaya dengan tax-tax yang concern misalnya, penerimaan tax akan tumbuh,” pungkasnya.

Lantas, apa itu Tax Amnesy?

Menurut definisi yang disebutkan Ditjen Pajak, pengertian Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara:

• Mengungkap harta
• Membayar uang tebusan

Sejauh ini Tax Amnesty telah dilakukan dua kali di Indonesia yakni Tax Amnesty jilid I pada 2016 dan jilid II pada 2022.

Sementara itu, Tax Amnesty jilid III disebut-sebut akan dilakukan, usai Badan Legislatif (Baleg) DPR RI bersama pemerintah menyepakati 52 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025.

Dari 52 RUU tersebut, ada RUU Pengampunan Pajak atau dikenal Tax Amnesty.

Tax Amnesty sudah berjalan dua kali, yang mana pemerintah memberikan pengampunan atau penghapusan sanksi pajak kepada wajib pajak yang selama ini belum melaporkan atau membayar kewajiban pajaknya secara penuh. 

Dalam program ini, wajib pajak diberi kesempatan untuk mengungkapkan harta, membayar sejumlah uang tebusan, dan dibebaskan dari denda atau tuntutan pidana pajak.

Dilansir dpr.go.id, kebijakan Tax Amnesty sudah lama didengungkan, namun masih menimbulkan berbagai polemik.

Berbagai alasan dan pertimbangan banyak dikemukakan terkait pelaksanaan kebijakan ini, antara lain Tax Amnesty dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak (WP), subjek dan objek pajak sekaligus meningkatkan masuknya dana-dana yang selama ini disimpan di luar negeri.

Di sisi lain, penerapan kebijakan ini juga dapat menimbulkan ketidakadilan antara penerima fasilitas pajak dengan pembayar pajak yang telah membayar dengan taat, menyebabkan penurunan kepatuhan sukarela serta melahirkan moral hazard bagi kalangan pembayar pajak yang akan cenderung menunda pembayaran pajak dan mengharapkan pengampunan pajak berikutnya.

Berkaca dari fenomena di atas, pengalaman kebijakan insentif dan gambaran Tax Amnesty di negara lain yang telah berhasil dapat dijadikan bahan evaluasi sebelum menerapkan kebijakan Tax Amnesty.

(Tribunnews.com/Garudea Prabawati)