Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Relawan Jokowi: Jika Pecah, Politik Bisa Lepas Kontrol

TRIBUNNEWS.COM - Relawan mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membahas kemungkinan soal Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, berpisah.

David Pajung, Wakil Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden alias Bara JP, mengatakan akan muncul "guncangan" politik yang sangat dahsyat apabila kedua kubu itu benar-benar berpisah.

Sebab, dinamika politik di Tanah Air sedang bergejolak.

Ia khawatir stabilitas politik dapat lepas kontrol dan menimbulkan kekacauan.

"Ketika (Prabowo-Gibran) dipecah di tengah jalan, itu akan menimbulkan gejolak-gejolak bom waktu politik yang membuat energi bangsa ini hilang, capek mengurusi dinamika politik yang lepas dari kontrol," kata David dalam wawancara program Kompas Petang yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Jumat (19/9/2025).

Untuk itu, relawan Jokowi itu mewanti-wanti untuk tetap mendukung jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran, bahkan sampai habis dua periode.

Pendapat ini sejalan dengan apa yang disampaikan Jokowi yang meminta para relawan untuk mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran dua periode.

David menilai, arahan untuk mendukung Prabowo-Gibran dua periode merupakan cara Jokowi untuk mencegah gejolak politik.

"Sehingga, maksud baik dari Pak Jokowi adalah tolong dibantu program-program pemerintah Prabowo Gibran sampai selesainya," jelas David.

Kendati demikian, kata David, dukungan dua periode tersebut juga mempertimbangkan dinamika politik di Indonesia ke depannya.

"Ya, kalau dua periode ini kan kita lihat dinamika ke depan. Bahwa kalau memungkinkan dua periode diterima oleh rakyat dan direspon positif oleh masyarakat, maka enggak ada pilihan lain selain mendukung dua periode Prabowo-Gibran," ujar David.

Baca juga: Said Didu Ragukan Ijazah SMA Gibran: Lebih Parah dari Kasus Ijazah Jokowi!

Jokowi, kata David, juga menginginkan Indonesia dapat menjadi negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur pada tahun 2045 nanti.

Oleh sebab itu, duet Prabowo-Gibran tidak bisa ditawar-tawar lagi demi mencapai visi Indonesia Emas 2045.

"Duet 2-in-1 ini 'enggak bisa enggak', ini harus finish untuk mencapai Indonesia emas 2045," ujar David.

Di sisi lain, arahan dukungan dua periode ini juga mempertegas relasi antara Jokowi dan Prabowo berjalan baik.

Arahan ini membantah spekulasi publik soal renggangnya hubungan antara kedua negawaran itu.

Arahan Jokowi

Sebelumnya, Jokowi memberikan perintah kepada para relawannya untuk mengawal pemerintahan Prabowo–Gibran tak hanya satu periode, melainkan dua periode.

Arahan ini disampaikan pada Jumat (19/9/2025) di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah menyusul "orang-orang" Jokowi dicutat dari pemerintahan Prabowo.

Mereka yang dicutat dari Kabinet Merah Putih yakni: 

1. Mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja RI (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (Noel) yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan pemerasan terhadap perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) di Kementerian Ketenagakerjaan RI.
2. Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi dicopot dari kursi Menteri Koperasi RI dalam reshuffle (perombakan) kabinet pada Senin (8/9/2025) lalu.
3. Elite Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019, Abdul Kadir Karding, terkena reshuffle kabinet pada Senin (8/9/2025) juga dan dicopot dari jabatan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).
4. Hasan Nasbi yang juga dikenal sebagai salah satu orang dekat Jokowi dicopot dari posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) dalam reshuffle yang diadakan pada Rabu (17/9/2025).

Tidak lama setelah itu, Jokowi mengumumkan arahan kepada para relawan tetap mengawal Prabowo-Gibran sampai selesai, dua periode.

Sebab, perintah soal "dua periode" ini sudah sejak awal disampaikan Jokowi, bahkan saat pemerintahan Prabowo-Gibran baru dimulai.

“Sejak awal saya sampaikan seluruh relawan untuk itu. Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu, untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran dua periode,” ungkap Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Solo, Jumat (19/9/2025), dilansir TribunSolo.

Pengamat Nilai Sikap Jokowi Menyedihkan

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif lembaga konsultan politik Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, sebagai seorang negarawan yang juga mantan presiden, Jokowi seharusnya tidak menunjukkan sikap demikian.

Yunarto mengatakan Jokowi terlihat menyedihkan, sebab sebagai mantan orang nomor satu RI, seharusnya dia bisa menjadi sosok negarawan yang berintegritas dan berbicara mengenai isu-isu krusial.

Bukan malah membahas soal kekuasaan anaknya semata.

Ia pun membandingkan Jokowi dengan sosok mantan presiden lainnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri.

"Terus terang saya agak kaget. Apalagi, kalau kita dengarkan kalimatnya, itu bisa bermakna ganda. Yang disebutkan oleh Jokowi bukan mendukung pemerintahan Prabowo, tapi pemerintahan Prabowo Gibran dua periode," ujar Yunarto.

Menurut Yunarto, SBY dan Megawati, yang sudah memiliki level lebih tinggi sebagai negarawan ketimbang Jokowi.

"Buat saya menyedihkan buat seorang mantan presiden, yang seharusnya sudah menjadi seorang statesman, negarawan, yang bicaranya kalau kita lihat Pak SBY itu diundang ke luar negeri, berbicara mengenai climate change, disrupsi AI, atau Ibu Mega misalnya, yang diundang di Vatikan berbicara tentang keberagaman."

"Ini yang menurut saya sangat disayangkan dari seorang mantan presiden dua periode yang kita harapkan ada pada tahapan seorang negarawan, tapi malah masuk wilayah perbincangan mengenai elektoral, transaksi kekuasaan," jelas Yunarto.

Yunarto pun memiliki pesan khusus kepada relawan Jokowi, yakni dengan memberikan kontribusi lebih penting kepada negara, alih-alih menjadi pesuruh atasannya.

"Dan catatan terakhir menurut saya paling penting buat teman-teman relawan, mulailah sebuah budaya untuk memberikan kontribusi sesuai dengan apa yang bisa dipikirkan bersama, melalui riset, melalui advokasi."

"Jangan terus-menerus menempatkan diri menjadi domba-domba yang mau diperintah apa pun oleh junjungannya kemudian akan dilakukan, karena dalam demokrasi yang semakin harusnya terdidik," terang Yunarto.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Rizkianingtyas Tiarasari)