Bahlil Ungkap Hasil Rapat dengan Sjafrie Soal Tata Kelola Tambang Timah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan hasil rapat dengan Dewan Pertahanan Nasional di Kementerian Pertahanan, Kamis (11/9/2025).

Bahlil mengatakan bahwa rapat tersebut membahas mengenai tata kelola Timah.

"Yang pertama adalah penataan agar memperkuat PT Timah," kata Bahlil, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Bahlil mengatakan bahwa PT Timah perlu ditata dan diperkuat karena 89 persen total IUP pertambangan Timah yang ada di Bangka Belitung, dikuasai oleh PT Timah (Persero) Tbk.

Ia meminta dalam mengelola pertambangan timah melibatkan masyarakat, koperasi, dan UMKM.

"Sudah barang tentu memperhatikan aspek sosial, aspek lingkungan, dan juga dalam rangka meningkatkan ekonomi di sana," katanya.

Rapat DPN

Sebelumnya Dewan Pertahanan Nasional (DPN) menggelar rapat membahas penataan tata kelola pertambangan timah di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI, Jakarta pada Kamis (11/9/2025).

Rapat tersebut dipimpin langsung Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin yang juga selaku Ketua Harian DPN memimpin rapat tentang pengamanan dan penertiban pengelolaan komoditas sumber daya alam tersebut.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) sekaligus Juru Bicara Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Frega Wenas mengatakan rapat dihadiri sejumlah pihak.

Mereka di antaranya Wamenhan selaku Sekretaris DPN bersama ketiga Deputi DPN, Panglima TNI, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), para Kepala Staf Angkatan, serta menteri terkait yaitu Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Direktur Utama PT Timah Tbk.

"Rapat kali ini membahas penataan tata kelola pertambangan timah agar dapat memberikan manfaat lebih besar bagi kemakmuran bangsa, sesuai amanat konstitusi," kata Frega saat dikonfirmasi pada Kamis (11/9/2025).

Rapat diawali dengan paparan Direktur Utama PT Timah Tbk yang menyampaikan kondisi aktual pertambangan timah.

Frega mengatakan dalam rapat Dirut PT Timah Tbk menyoroti masih maraknya penambangan ilegal yang menyebabkan produksi perusahaan belum optimal.

"Dalam presentasi tersebut, turut disampaikan dua opsi kebijakan strategis yang dapat ditempuh, antara lain penertiban penambangan ilegal serta langkah-langkah penataan lainnya," kata dia.

Sementara itu, lanjut dia, Menteri ESDM menyampaikan pandangan terkait regulasi pertambangan, sementara Menteri Keuangan menyoroti persoalan aktivitas ilegal yang berkaitan dengan ke bea cukaian.