Presiden Prabowo Lantik Moch Irfan Yusuf Jadi Menteri Haji dan Umrah, Amphuri: Sejarah Baru

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) menyambut baik terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah di Indonesia.

Kementerian Haji dan Umrah RI terbentuk setelah DPR RI mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna Selasa (26/8/2025).

Tindak lanjut dari undang-undang tersebut adalah Presiden Prabowo Subianto melantik Moch Irfan Yusuf atau Gus Irfan sebagai Menteri Haji dan Umrah serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Pelantikan Moch Irfan Yusuf  dan Dahnil Anzar Simanjuntak dilakukan Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin 9 September 2025.

Ketua Umum DPP Amphuri, Firman M Nur mengatakan saat ini Indonesia menjadi satu-satunya negara di luar Arab Saudi yang memiliki Kementerian Haji dan Umrah.

Baca juga: Profil Moch Irfan Yusuf, Cucu Pendiri NU Dilantik Jadi Menteri Haji dan Umrah, Hartanya Rp 16,2 M

Ia mengapresiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang resmi membentuk Kementerian Haji dan Umrah.

"Ini menjadi satu-satunya di dunia, selain Arab Saudi," kata Firman M Nur di Jakarta, Senin (8/9/2025)

Kementerian Haji dan Umrah, kata Firman, lahir sebagai jawaban atas tantangan masa kini dan masa depan.

Sudah sejak lama, AMPHURI menginisiasi lahirnya Kementerian Haji dan Umrah.

“Amphuri sudah lama merindukan kehadiran Menteri Haji dan Umrah. Kami beberapa kali menyampaikan harapan ini secara terbuka saat Presiden menyusun kabinet. Alhamdulillah, hari ini terwujud. Kami apresiasi Presiden Prabowo yang telah mencatat sejarah baru,” kata Firman.

Firman mengatakan hadirnya Kementerian Haji dan Umrah akan memperkuat fokus kelembagaan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, sekaligus menjadi wujud keberpihakan negara kepada jamaah serta pelaku usaha resmi di bidang penyelenggaraan perjalanan ibadah. 

Selain itu, disebut bisa memperkuat hubungan diplomasi dengan pihak pemerintah Arab Saudi.

Ia pun yakin Kementerian Haji dan Umrah RI akan menghadirkan tata kelola yang profesional, berkeadaban, melindungi jemaah, serta memberdayakan industri haji dan umrah nasional sesuai dengan perkembangan yang dilakukan Arab Saudi.

“Selama ini, hubungan diplomasi sering tidak setara. Di Saudi sudah ada Menteri Haji dan Umrah, sementara kita hanya setingkat direktorat. Dengan kementerian ini, posisi kita akan lebih sejajar,” ujar Firman.

Sekilas Tentang Amphuri