Menteri Main Domino
Arief Puyono Geram: Rakyat Baru Reda Marah, Dua Menteri Main Domino, Copot Saja Mas Bowo
Arief Puyono minta dua menteri Prabowo dicopot usai main domino dengan eks tersangka pembalakan. MUI: domino bukan judi.
Penulis:
Abdul Qodir
Editor:
Acos Abdul Qodir
Ringkasan Utama
Arief Puyono meminta Presiden Prabowo Subianto segera mencopot dua menterinya yang bermain domino dengan Muhammad Aziz Welang, sosok yang pernah disebut sebagai tersangka pembalakan hutan. Ia menilai tindakan itu mencederai etika publik dan memperburuk citra pemerintahan di tengah kemarahan rakyat.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Puyono, menyampaikan kritik tajam terhadap dua menteri kabinet Prabowo Subianto yang tertangkap kamera bermain domino bersama Muhammad Aziz Welang, sosok yang pernah disebut sebagai tersangka kasus pembalakan liar.
Arief menilai pertemuan tersebut tidak pantas dilakukan oleh pejabat negara, terlebih di tengah sorotan publik terhadap isu lingkungan dan etika pemerintahan.
Ia meminta Presiden Prabowo untuk segera mencopot Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Abdul Kadir Karding, yang kini menjabat setingkat menteri setelah BP2MI ditetapkan sebagai kementerian teknis melalui Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2025.
“Lagi main domino, sama tukang babat hutan, si Aziz Welang, yang sudah jadi tersangka. Ngeri nggak, menterinya Prabowo? Dua orang itu terbuka main domino. Satu: Raja Juli, Menteri Kehutanan. Dua: Abdul Kadir Karding, yang ngurusin buruh migran,” ujar Arief dalam unggahan video yang beredar di media sosial, dikutip Senin (8/9/2025).
Arief menyebut bahwa rakyat baru saja meredakan kemarahan akibat demonstrasi yang dipicu oleh pernyataan anggota DPR soal tunjangan rumah dan berbagai isu lain. Ia mengaku lelah menenangkan masyarakat, dan menyayangkan tindakan dua menteri yang menurutnya justru memperkeruh suasana.
“Rakyat lagi susah. Rakyat baru saja berhenti marah. Saya capek dengar keluhan rakyat. Kemarin saya capek imbau mereka supaya tenang, supaya aksi demonstrasi dikurangi. Baru reda beberapa hari, ini menteri sudah berjudi, main domino. Jangan-jangan mainnya di kantor kementerian. Yang kayak gini bikin sial, Mas,” lanjut Arief.
Baca juga: Viral Video Karyawan Gudang Garam Disebut Kena PHK, Perpisahan Penuh Haru
Ia menegaskan bahwa permintaannya bukan soal afiliasi politik, melainkan soal menjaga integritas pemerintahan. Arief menyebut dirinya akan berbicara langsung dengan Presiden Prabowo sebagai sahabat dan kawan seperjuangan.
“Saya minta dua menteri ini cepat dicopot, Mas Bowo. Cepat. Nggak usah lihat afiliasi politik. Copot, Mas. Ini bikin malu pemerintahan Mas Prabowo,” tegasnya.
Raja Juli Antoni berasal dari PSI, partai non-parlemen yang masuk kabinet lewat koalisi Prabowo. Abdul Kadir Karding dari PKB, kini memimpin BP2MI yang berstatus kementerian teknis.
Keduanya bukan kader Gerindra, sehingga kritik Arief Puyono turut menyinggung soal afiliasi politik dan loyalitas di pemerintahan.
Klarifikasi Abdul Kadir Karding: Silaturahmi, Bukan Pertemuan Politik
Abdul Kadir Karding menyebut pertemuan tersebut berlangsung di Posko KKSS, bukan di kantor kementerian, dan merupakan bagian dari silaturahmi budaya Sulawesi Selatan. Ia mengaku awalnya tidak mengetahui latar belakang hukum Aziz Welang, namun setelah dikonfirmasi, status tersangka telah gugur.
“Saya tidak tahu latar belakang Azis Wellang, termasuk apa ada persoalan kasus hukum atau tidak,” ujar Karding kepada wartawan, Minggu (7/9/2025).
“Namun setelah itu, saya melakukan konfirmasi dan mendapat penjelasan kalau status Azis Wellang tidak lagi berstatus tersangka pembalakan hutan berdasar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 13/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Pst dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) an. Muhammad Aziz Wellang dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) berdasarkan suratnya nomor S.01BPPHLHK-IV.SWI/PPNS/02/2025 tanggal 14 Februari 2025.”
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.