Pangi Syarwi Chaniago Sentil Pejabat Suka Buat Onar: Jangan Jadi Beban Presiden!

TRIBUNNEWS.COM - Pangi Syarwi Chaniago, pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, sebuah lembaga survei dan konsultan politik nasional, menyentil soal pejabat yang suka membuat onar.

Menurut Pangi, upaya Presiden Prabowo Subianto untuk mengangkat citra politik negeri menjadi sia-sia jika dikelilingi pejabat yang sering berpolemik.

Ia mengingatkan para Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk tak menjadi beban Presiden Prabowo Subianto.

Membuat kebijakan serampangan, kata Pangi, sama saja dengan melukai hati rakyat.

"Sikap elit politik justru kerap menimbulkan kegaduhan, membuat rakyat merasa semakin jauh dari wakil dan pejabat yang seharusnya melayani mereka."

"Pesan rakyat jelas: berhentilah berpolemik, berhentilah melukai hati rakyat," kata Pangi dalam keterangannya kepada Tribunnews, Kamis (28/8/2024).

Diketahui, saat ini Prabowo terus menunjukkan sikap tegas, visioner, dan berpihak pada rakyat, baik melalui kebijakan pro-rakyat maupun langkah berani menertibkan praktik yang merugikan negara.

"Wibawa Indonesia pun makin diakui dunia, tercermin dari penghormatan besar saat Presiden hadir di parade Bastille Day 2025 di Perancis," lanjut Pangi.

Ini merupakan penghormatan tinggi bagi bangsa Indonesia sekaligus menandakan posisi terhormat di kancah global.

Namun, di tengah kerja keras Prabowo, sebagian menteri dan anggota DPR justru menuai kontroversi. 

"Kontras dengan Prabowo. Menteri dan DPR bisa jadi beban presiden, alih-alih mendukung kerja Presiden, sejumlah menteri dan anggota DPR justru membuat gaduh."

Baca juga: Eks Kepala BIN Ungkap Dalang di Balik Demo Rusuh di DPR

"Bukan hanya gagal membantu, bahkan terkesan menjadi beban pemerintah akibat komentar dan kebijakan yang ngawur."

"DPR sibuk berpolemik, aksi anggota DPR berjoget di ruang sidang paripurna viral dan menuai kecaman, karena terjadi di tengah kondisi rakyat yang sedang kesulitan," lanjut Pangi.

Hal lain yang juga membuat rakyat sakit hati adalah munculnya usulan tunjangan rumah Rp50 juta, komentar ngawur soal macet dan gaji guru, hingga kebijakan yang menimbulkan keresahan seperti pemblokiran rekening tidur.

Kebijakan lain yang membuat rakyat risih adalah soal keluarnya izin tambang di kawasan konservasi, hingga wacana penyitaan tanah nganggur.

Termasuk munculnya keluhan anggota DPR Nafa Urbach soal jalanan di jalur Bintaro–Senayan macet.

Ia mengaku merasa terganggu dengan kondisi lalu lintas yang padat dan membuat perjalanan menjadi tidak nyaman.

Alih-alih mendapat simpati, keluhan tersebut memicu kritik terhadap citra DPR yang dianggap lebih mementingkan kenyamanan pribadi ketimbang memahami kesulitan masyarakat.

Publik lantas memperbandingkannya dengan penderitaan jutaan pekerja yang setiap hari harus berdesakan di kereta komuter (KRL) tanpa fasilitas memadai.

Dirinya pun menjadi sorotan publik setelah melontarkan keluhan soal kemacetan itu.

Kasus ini menambah daftar panjang kontroversi pernyataan anggota DPR yang kerap dianggap "tidak nyambung" dengan aspirasi rakyat.

Pernyataan lain yang kontroversial yakni soal pemblokiran rekening nganggur yang menimbulkan keresahan.

Lalu soal polemik pemberian izin tambang di kawasan wisata kelas dunia, Raja Ampat, pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang menyebukan gaji guru dan dosen menjadi beban negara.

Menteri Kesehatan berkomentar “celana ukuran 33 cepat meninggal” dan “gaji Rp15 juta pasti sehat dan pintar”.

Kebijakan dan pernyataan para ejabat publik ini seringkali dianggap ngawur, tidak sensitif dan melukai perasaan rakyat.

Kontroversi memuncak ketika anggota DPR Sahroni menyebut usulan pembubaran DPR sebagai pendapat “orang tolol sedunia.”

Ucapan ini justru memicu aksi demonstrasi rakyat ke DPR.

"Pesan rakyat jelas, jangan sekali-kali menantang suara rakyat. Itu sama dengan masuk ke pusaran air-cepat atau lambat pasti tenggelam," ujar Pangi.

Untuk itu, ia meminta para pejabat agar tidak sibuk “flexing,” menari-nari, atau melempar komentar ngawur.

"Rakyat butuh pejabat yang peka terhadap penderitaan rakyat, berpikir sebelum berbicara, fokus bekerja, bukan membuat drama lalu meminta maaf."

"Berhentilah berpolemik. Berhentilah melukai hati rakyat. Dengarkan suara rakyat, jangan abaikan penderitaan rakyat," kata Pangi.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)