KPK Bantah OTT Wamenaker Noel Sengaja untuk Alihkan Perhatian Kasus yang Seret Bobby Nasution

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tegas membantah tudingan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan, atau Noel, sengaja dilakukan untuk mengalihkan perhatian publik dari kasus suap proyek jalan di Sumatra Utara yang menyeret nama Gubernur Bobby Nasution.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa operasi senyap di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) murni berasal dari laporan masyarakat dan bukan untuk menargetkan individu tertentu demi kepentingan lain.

Baca juga: Kronologi Lengkap KPK Tangkap Wamenaker Immanuel Ebenezer di Rumah Dinas, Aliran Uang Jadi Petunjuk

"Kami tegaskan, masalah tudingan seolah-olah yang mengalihkan isu, kami tidak melakukan penargetan terhadap seseorang," ujar Setyo dikutip dari tayangan YouTube KPK RI, Sabtu (23/8/2025).

Setyo menjelaskan, penyelidikan kasus dugaan pemerasan dalam sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ini berawal dari keluhan para buruh yang menjadi korban pungutan liar. 

Menurutnya, KPK bergerak setelah mengumpulkan bukti dari laporan tersebut.

"Ini karena ada informasi dari masyarakat, yaitu para tenaga kerja atau buruh itu sendiri saat mengurus sertifikasi. Jadi sama sekali tidak ada istilah pengalihan isu," katanya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Noel bersama 10 orang lainnya sebagai tersangka dugaan pemerasan dalam proses sertifikasi K3 di Kemnaker periode 2019–2025. 

Total nilai pungli diperkirakan mencapai Rp81 miliar. 

Noel sendiri diduga menerima aliran dana sebesar Rp 3 miliar dan satu unit motor Ducati Scrambler.

OTT ini menjaring 14 orang pada Rabu (20/8/2025), dengan barang bukti uang tunai sekitar Rp 170 juta, 2.201 dolar AS, serta 22 kendaraan.

Sementara itu, kasus yang dituding coba dialihkan perhatiannya adalah dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara.

Kasus suap proyek jalan di Sumatra Utara adalah salah satu skandal korupsi besar yang melibatkan pejabat pemerintah dan pihak swasta dalam pengadaan infrastruktur jalan.

Proyek jalan yang menjadi sorotan dalam kasus di Sumut itu memiliki nilai total Rp 231,8 miliar, dengan dugaan suap mencapai sekitar Rp 2 miliar.

Proyek pembangunan jalan ini merupakan bagian dari program peningkatan infrastruktur di Sumatra Utara.

Nilai total proyek mencapai Rp 231,8 miliar, mencakup pembangunan ruas jalan seperti Sipiongot–Batas Labusel dan Hutaimbaru–Sipiongot.

Kasus tersebut mencuat setelah KPK melakukan OTT pada akhir Juni 2025 dan menetapkan lima tersangka, termasuk Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, yang disebut sebagai orang dekat Gubernur Bobby Nasution.