Legislator PKS: Kalau Perut Rakyat Kenyang, 50 Persen Persoalan Bangsa Selesai

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota MPR RI Fraksi PKS, Riyono, memberikan tanggapan atas pidato tahunan Presiden Prabowo Subianto, dalam Sidang Tahunan MPR 2025 dengan menyoroti besaran anggaran yang dialokasikan untuk sektor pangan.

Dalam forum diskusi bertajuk Konstitusi dan Demokrasi Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025), ia menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan anggaran sebesar Rp 164,5 triliun untuk sektor pangan pada tahun 2026.

Riyono menilai besaran tersebut mencerminkan adanya optimisme dan komitmen politik dari Presiden, namun tetap belum mencukupi kebutuhan ideal untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

"Kalau ingin benar-benar kedaulatan pangan dari hulu ke hilir, minimal anggarannya 10 persen dari APBN, berarti sekitar Rp370 triliun. Sekarang baru di angka 0,18 persen atau sekitar Rp50 miliar untuk sektor pertanian dalam arti luas. Tapi angka Rp164 triliun itu sudah kemajuan," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti masih adanya sejumlah persoalan di lapangan, di antaranya keterlambatan dalam penyaluran bantuan pangan melalui program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).

"SPHP seharusnya disalurkan awal tahun. Tahun ini rencananya enam kali, tapi baru dua kali dijalankan. Itu pun langsung dua bulan sekaligus. Harusnya diterima tiap bulan 10 kilo, sekarang langsung 20 kilo," ucapnya.

Baca juga: Lemkapi Soroti Langkah Polri Jaga Stabilitas Harga Beras Lewat Gerakan Pangan Murah

Riyono juga mengungkapkan harga beras masih berada pada tingkat yang dirasakan berat oleh masyarakat. 

Berdasarkan kunjungannya ke daerah-daerah, harga beras kini berkisar Rp13.000–Rp13.500 per kilogram, naik dari kisaran normal Rp10.000–Rp11.000.

"Kalau ditanya mahal atau murah, jawabannya pasti mahal. Ini realitas yang dirasakan masyarakat," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa tata niaga beras saat ini masih didominasi swasta, dengan penguasaan negara hanya sekitar 3–4 persen dari pasar nasional.

"Kalau dibiarkan seperti ini, kita hanya akan terjebak dalam lingkaran setan. Panen bagus, tapi harga tidak stabil. Negara harus hadir dan menguasai sektor pangan strategis," ujarnya.

Terkait rencana pemerintah meningkatkan kapasitas produksi pangan, Riyono menyambut positif langkah pencetakan maupun optimalisasi lahan baru. Namun, ia mengingatkan agar target yang dicanangkan benar-benar diwujudkan.

"Pada periode sebelumnya, target 1 juta hektar hanya terealisasi 500 ribu. Ini harus dikawal. Pertanian menyumbang 12,3 persen terhadap PDB dan menyerap tenaga kerja terbesar," katanya.

Baca juga: Swasembada Pangan di HUT Kemerdekaan ke-80: Rekam Jejak 7 Bulan Pemerintahan Prabowo

Menurutnya, kenaikan anggaran di sektor pangan perlu diiringi dengan perbaikan tata kelola serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

"Urusan pangan ini separuh urusan bangsa. Kalau perut rakyat kita kenyang, 50 persen persoalan bangsa selesai," pungkasnya.

Riyono juga menyinggung pembahasan revisi Undang-Undang Pangan di Komisi IV DPR. 

Dia menekankan pentingnya memperkuat posisi Bulog dan Badan Pangan Nasional agar mampu memainkan peran strategis, bukan hanya sekadar menjadi operator.