Apa yang Terjadi Dua Hari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945? Ada Momen Penting

TRIBUNNEWS.COM - Dua hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) 17 Agustus 1945, yakni 19 Agustus 1945 terjadi peristiwa penting dan menjadi sejarah bagi Bangsa Indonesia.

Proklamasi berasal dari bahasa Latin, yaitu proclamare yang memiliki arti berupa pengumuman atau pemberitahuan pada khalayak umum, mengutip gramedia.com.

Proklamasi Kemerdekaan RI melampaui proses perjuangan para Pahlawan Indonesia, termasuk Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) RI pertama, Ir Soekarno dan Mohammad Hatta.

Proklamasi dilakukan pada pagi hari, 17 Agustus 1945, di kediaman Ir Soekarno, yakni di Jalan Pegangsaan Timur 56, Cikini, Jakarta Pusat.

Lantas dua hari berikutnya, yakni pada 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menggelar sidang yang menghasilkan keputusan fundamental bagi berdirinya RI.

Sidang PPKI memastikan kemerdekaan tidak hanya berupa proklamasi semata, tetapi juga memiliki dasar hukum, pemerintahan yang sah, dan organisasi kenegaraan yang jelas.

PPKI dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai, PPKI memiliki tugas yaitu melanjutkan hasil pekerjaan dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Sementara BPUPKI adalah badan khusus untuk menyelidiki usaha-usaha dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Dalam sidang bersejarah tersebut, PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, sekaligus membentuk struktur pemerintahan pertama Republik Indonesia.

Soekarno ditetapkan sebagai Presiden pertama RI, dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden, mengutip gramedia.com.

Tak hanya itu, sidang juga menghasilkan keputusan mengenai pembagian wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi, yakni Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. 

Baca juga: Mengenal Pacu Jawi: Tradisi Balap Sapi yang Sarat Nilai Kemerdekaan

Masing-masing provinsi dipimpin oleh seorang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Selain struktur pemerintahan pusat dan daerah, PPKI juga membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat sementara sebelum terbentuknya parlemen resmi.

KNIP inilah yang nantinya menjadi cikal bakal DPR RI.

Momen 19 Agustus 1945 ini menjadi langkah penting setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan. 

Pembentukan Departemen dan Menteri

Hasil ketiga pada sidang kedua adalah PPKI merancang pembentukan departemen yang terbagi menjadi 12 bagian, beserta menteri-menterinya yang akan membantu.

Ada 12 kementrian kabinet pada setiap departemen yang akan menjalankan tugasnya. Serta dibentuk juga 4 menteri negara non-departemen.

Berikut adalah nama-nama departemen beserta menteri yang memimpinnya pada kabinet Negara Republik Indonesia yang pertama:

1. A.A. Maramis: Departemen Keuangan
2. Abikusno Tjokrosujoso: Departemen Perhubungan
3. Prof. Dr. Mr. Soepomo: Departemen Kehakiman
4. Ki Hajar Dewantara: Departemen Pengajaran
5. Abikusno Tjokrosujoso: Departemen Pekerjaan Umum
6. Mr. Achmad Soebardjo: Departemen Luar Negeri
7. R.A.A. Wiranata Kusumah: Departemen Dalam Negeri
8. Mr. Iwa Kusuma Sumantri: Departemen Sosial
9. Dr. Buntaran Martoatmojo: Departemen Kesehatan
10. Ir. Surachman Tjokroadisurjo: Departemen Kemakmuran
11. Soeprijadi: Departemen Keamanan Rakyat
12. Mr. Amir Syarifudin: Departemen Penerangan
13. R. Otto Iskandardinata: non-departemen
14.  Wachid Hasjim: non-departemen
15. Mr. R. M. Sartono: non-departemen
16. Dr. M. Amir: non-departemen

(Tribunnews.com/Garudea Prabawati/Widya Lisfianty)