Anggota Komisi VI DPR Kritik Usulan Penambahan Anggaran Kemenkop Rp 5,1 Triliun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto mengkritik usulan penambahan anggaran yang diajukan Kementerian Koperasi (Kemenkop) sebesar Rp 5,1 triliun untuk pelatihan koperasi desa.

Sebab menurutnya, usulan tersebut tidak sejalan dengan spirit penghematan atau efisiensi yang digaungkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Usulan tersebut kontradiktif dengan spirit efisiensi yang digembar gemborkan rezim ini. Menteri harusnya seirama dengan Presiden," kata Darmadi kepada wartawan, Rabu (9/7/2025).

Menurut Darmadi, di tengah efisiensi anggaran yang sedang diberlakukan oleh Presiden rasanya tidak mungkin jika anggaran sebesar itu digunakan hanya untuk pelatihan saja. 

“Pendidikan ini apakah sampai Rp 5,1triliun? rasanya tidak mungkin, jadi boleh progresif tetapi juga harus realistis dan terukur,” ujarnya.

Tak hanya itu, Darmadi juga menilai, Kemenkop seperti tidak memiliki roadmap yang jelas terkait arah koperasi desa ke depan.

"Ngawang-ngawang peta jalannya. Bapak buat peta jalan aja tidak benar pak, tidak sempurna yang buat pak nampaknya. Saya tahu bukan Bapak yang buat ini," tuturnya. 

Darmadi juga mengingatkan, koperasi sejatinya dibuat sebagai cetak biru bangsa ini dalam kemandirian ekonomi.

"Bukan dibuat untuk ajang bancakan. Sudahlah pola-pola lama seperti itu kita tinggalkan, saatnya kita mengabdi dan memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini agar dengan hadirnya koperasi desa ini rakyat makin berdaya dan berdikari," tegasnya.

Secara konseptual, Darmadi mengaku mendukung gagasan koperasi desa merah putih tersebut.

"Hanya saja pelaksanaan koperasi desa merah putih nantinya harus terarah, sistematis dan efektif," tuturnya.