Dahlan Iskan Buka Peluang Layangkan Gugatan Praperadilan seusai Jadi Tersangka TPPU, Ini Alasannya

TRIBUNNEWS.COM - Kuasa hukum mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, Johanes Dipa Widjaja, membuka peluang untuk mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapan tersangka kliennya oleh Polda Jatim dalam kasus dugaan pemalsuan surat, penggelapan dalam jabatan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pasalnya, Dipa menilai penyidik yang menangani kasus tersebut tidak profesional.

Dia menduga penetapan tersangka terhadap Dahlan Iskan tidak disertai dengan bukti yang cukup.

"Andaikata betul, apakah memang betul sudah ada alat bukti yang cukup. Betul tidak perolehan alat bukti ini sudah sesuai."

"Jangan-jangan pemerolehan alat buktinya itu melanggar hukum. Itu yang harus diuji nantinya. (Termasuk pihak Dahlan Iskan menempuh praperadilan) itu salah satu alternatif kami," kata Dipa di kantornya di kawasan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (8/7/2025), dikutip dari Tribun Jatim.

Ketidakprofesional polisi, menurut Dipa, juga dapat dilihat ketika dirinya ataupun Dahlan tidak mengetahui soal penetapan tersangka tersebut.

Dia menegaskan tidak ada pemberitahuan tertulis dari kepolisian terkait hal tersebut.

Dipa pun menyesalkan pihaknya justru mengetahui penetapan tersangka Dahlan Iskan dari pemberitaan di media massa.

"Kami bertanya-tanya apa ini, jangan-jangan ini merupakan reaksi atas permohonan PKPU (red, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) yang diajukan oleh Pak DI kepada PT JP."

"Saya bertanya seperti itu; apa ini ada kaitannya jangan-jangan kan gitu. kok terkesan penetapan tersangka ini terburu-buru kan gitu," jelasnya.

Baca juga: Dahlan Iskan 4 Kali Lolos Jerat Penjara, Kini Hadapi Kasus Penggelapan dan TPPU di Polda Jatim

Dipa mengakui Dahlan Iskan sempat diperiksa sebanyak tiga kali sebagai saksi dalam kasus dugaan pemalsuan surat dan penggelapan dengan terlapor mantan Direktur Utama (Dirut) Jawa Pos, Nany Wijaya.

Namun, dia merasa aneh ketika Dahlan Iskan justru ditetapkan menjadi tersangka meski dalam kasus tersebut, kliennya berstatus sebagai saksi ketika diperiksa.

Ia menilai kliennya tidak diberi informasi yang lengkap soal duduk perkara kasus yang menjerat Nany Wijaya.

Ditambah, tidak ada hak jawab atau klarifikasi kepada Dahlan Iskan terkait penetapan tersangka tersebut.

"Makanya saya minta. Ini pasti tidak profesional ini enggak profesional dong. Bagaimana kita ini sebagai pihak tidak diberitahu."

"Malah ini diumumkan ke mana-mana. Kami sendiri enggak dapat pemberitahuan apapun," tegasnya.

Dipa mengatakan mustahil kliennya berubah status dari saksi menjadi tersangka dalam waktu yang terglong singkat.

Jika memang hal itu terjadi, maka seharusnya penyidik menerbitkan Laporan Polisi (LP) model A terbaru.

Namun, laporan itu tidak serta-merta langsung membuat Dahlan Iskan menjadi tersangka, tetapi sebagai keputusan soal penyelidikan dimulai dari awal.

"Ya, penyidik membuat LP model A, dong. LP temuan. Iya LP baru. Dan kami tidak pernah diperiksa terkait model LP temuan lho. Kami hanya diperiksa atas 1 LP, terkait dengan LP-nya PT JP di Polda Jatim," jelasnya. 

Dahlan Iskan Jadi Tersangka sejak Kemarin

Sebelumnya, Dahlan Iskan ditetapkan menjadi tersangka dugaan pemalsuan surat, penggelapan dalam jabatan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Penetapan tersangka tersebut diketahui lewat surat penetapan yang sudah ditandatangani oleh Kepala Subdirektorat I Ditreskrimum Polda Jawa Timur pada Senin (7/7/2025) kemarin.

"Saudara Dahlan Iskan statusnya ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka," demikian tertulis dalam surat tersebut.

Adapun penetapan tersangka terhadap Dahlan terkait laporan dari perwakilan manajemen Jawa Pos, Rudy Ahmad Syafei Harahap, tertanggal 13 September 2024 lalu.

Berdasarkan laporan tersebut, Dahlan diduga terlibat dalam pemalsuan soal kepemilikan dan pengelolaan aset perusahaan.

Sementara, penetapan tersangka terhadap Dahlan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan penyidik tertanggal 10 Januari 2025 lalu.

Dahlan bukan menjadi tersangka satu-satunya dalam kasus ini. Nama mantan Direktur Jawa Pos, Nany Wijaya, turut ditetapkan menjadi tersangka.

Adapun Dahlan dijerat Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat, Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan, serta Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 KUHP, yang mengatur perbuatan bersama-sama dan TPPU.

Namun, soal penetapan tersangka tersebut, Dahlan mengaku belum mengetahuinya.

"Kok saya belum tahu ya, apa ini ada kaitannya dengan permohonan PKPU yang saya ajukan?" ujar Dahlan Iskan melalui pesan WhatsApp, Selasa (8/7/2025).

Sebagian artikel telah tayang di Tribun Jatim dengan judul "Respon Kaget Dahlan Iskan usai Santer Jadi Tersangka TPPU, Kuasa Hukum Sebut Tak Profesional: Belum"

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Reynas Abdila)(Tribun Jatim/Luhur Pambudi)