Penerimaan Siswa Baru
PGRI Minta Sekolah Swasta Tak Hanya Jadi Pelengkap pada Sistem Penerimaan Murid Baru
PB PGRI desak pemerintah reformasi menyeluruh terhadap Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), peran sekolah swasta harus diperkuat.
Penulis:
Fahdi Fahlevi
Editor:
Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) mendesak pemerintah agar melakukan reformasi menyeluruh terhadap Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Hal tersebut merupakan satu di antara poin yang dihasilkan pada forum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PGRI di Jakarta.
Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi meminta peran sekolah swasta diperkuat dalam SPMB.
"PGRI menekankan pentingnya keterlibatan sekolah swasta sebagai mitra strategis dalam sistem pendidikan nasional. Sistem SPMB harus memperhitungkan realitas bahwa lebih dari 50 persen lulusan jenjang sebelumnya mengandalkan sekolah swasta sebagai pilihan," kata Unifah melalui keterangan tertulis, Senin (30/6/2025).
Unifah meminta agar sekolah swasta tidak hanya menjadi pelengkap bagi pelaksanaan SPMB.
Menurutnya, sekolah swasta harus mendapatkan dukungan yang setara dengan sekolah negeri.
"Afirmasi kebijakan terhadap sekolah swasta harus diintegrasikan dalam desain sistem penerimaan siswa baru, bukan sekadar diletakkan di pinggiran sebagai pelengkap," katanya.
"Sekolah swasta yang berkualitas juga berhak mendapatkan akses informasi, regulasi yang adil, dan dukungan yang setara," tambahnya.
Baca juga: Viral Memo Titipan Petinggi DPRD Banten di SPMB 2025, Nasib Siswa & Pengakuan Bersalah Budi Prajogo
Selain itu, Unifah menilai sistem zonasi dan jalur prestasi yang diterapkan selama ini belum berjalan merata di berbagai daerah.
Akibatnya, justru muncul ketimpangan baru antara sekolah favorit dan nonfavorit.
"Keadilan dan transparansi dalam penerimaan siswa baru masih menjadi titik rawan dalam sistem pendidikan kita, terutama dengan sistem domisili dan jalur prestasi yang belum seragam pelaksanaannya di daerah," ucapnya.
Sistem sebelumnya, kata Unifah, cenderung menciptakan ketimpangan baru.
Terutama di daerah dengan keterbatasan jumlah sekolah unggulan dan daya tampung yang tidak seimbang
Baca juga: Buat Memo Titip Murid di SPMB 2025, Ini Sosok Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo, Kini Bungkam
Dirinya menekankan pentingnya pemerataan mutu pendidikan di seluruh satuan pendidikan.
"PGRI mendorong reformasi sistem penerimaan murid baru yang berbasis pemerataan mutu sekolah, bukan semata redistribusi siswa. Pemerintah harus fokus memperkuat sekolah-sekolah di zona nonfavorit melalui peningkatan SDM, sarana, dan dukungan komunitas," pungkasnya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.