Pimpinan Komisi III DPR Desak Hukuman Maksimal untuk Pelaku Mutilasi di Padang Pariaman

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, angkat suara terkait kasus pembunuhan disertai mutilasi yang menggemparkan warga Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. 

Dia mendesak aparat penegak hukum untuk tidak ragu menjatuhkan hukuman paling berat terhadap pelaku, termasuk hukuman mati.

Pelaku berinisial SJ alias Wanda (W) telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polres Padang Pariaman atas dugaan keterlibatannya dalam pembunuhan dan mutilasi korban SA. 

Tubuh korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan, terbawa arus Sungai Batang Anai pada Selasa (17/6/2025). 

Sementara itu, menurut Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman Iptu AA Reggy pada Minggu (22/6/2025), polisi masih mendalami motif lain, meski pelaku sementara ini mengaku tindakannya dilatarbelakangi persoalan utang piutang.

Melihat keji dan terencananya tindak kejahatan tersebut, Sahroni menilai bahwa pelaku layak dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

"Ini bukan sekadar pembunuhan biasa, tapi tindakan mengerikan yang menunjukkan sifat psikopat. Dan juga ini bukan pembunuhan spontan. Ada pemotongan tubuh, ada pembuangan jenazah ke sungai. Semuanya mengarah kepada tindakan yang direncanakan. Apalagi pelaku mengaku punya motif hutang piutang dengan korban. Maka dari itu saya minta aparat penegak hukum tak ragu-ragu menuntut hukuman maksimal, yaitu hukuman mati atau penjara seumur hidup,” kata Sahroni dalam keterangannya, Senin (23/6/2025).

Politisi Partai NasDem ini juga menekankan pentingnya sikap tegas negara dalam menghadapi tindak kejahatan ekstrem, agar rasa aman masyarakat tetap terjaga.

"Tidak ada tempat untuk kompromi dalam kasus seperti ini. Penegak hukum tidak boleh ragu, apalagi lunak. Tunjukkan bahwa aparat penegak hukum akan menjaga keamanan masyarakat, dan punya keberanian untuk bersikap keras terhadap pelaku kekejaman ekstrim semacam ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sahroni pun berharap aparat kepolisian dapat segera menuntaskan proses hukum dengan transparan dan adil.