Aktivis Reformasi 98 Soroti Pemberantasan Premanisme dan Oknum Ormas, Sarankan Buka Lapangan Kerja

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus meningkat di berbagai sektor industri telah menciptakan dampak sosial mengkhawatirkan.

Ribuan pekerja yang kehilangan mata pencaharian terpaksa mencari cara bertahan hidup dan bagi sebagian orang, jalan yang tersedia adalah premanisme.

Fenomena ini bukan sekadar persoalan keamanan, tetapi juga cerminan dari krisis ekonomi yang semakin dalam.

Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI) 98, Willy Prakarsa, menyoroti kebijakan pemerintah terkait rencana pembubaran organisasi masyarakat (ormas) dan pemberantasan premanisme yang diklaim mengganggu iklim investasi.

Menurutnya, langkah tersebut tidak menyentuh akar permasalahan sebenarnya, yaitu minimnya lapangan kerja dan sulitnya akses ekonomi bagi masyarakat terdampak.

“Premanisme bukan muncul karena keberadaan ormas, tetapi karena kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Ketika seseorang kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki alternatif, mereka akan mencari cara lain untuk mendapatkan uang, termasuk melalui aktivitas yang dianggap premanisme,” ujar Willy Prakarsa dalam pernyataannya, Selasa (27/5/2025).

Baca juga: Polisi Tangkap Preman Bermodus Ormas, Polda Metro Jaya Serahkan Evaluasi ke Kemendagri

Data menunjukkan bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok, BBM, listrik, serta biaya pendidikan dan kesehatan semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.

Tanpa adanya kebijakan yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja dan kemudahan rekrutmen tenaga kerja, angka pengangguran akan terus meningkat, mendorong lebih banyak orang ke dalam lingkaran premanisme.

JARI 98 dan JABRIG mengusulkan agar pemerintah lebih mengutamakan rekonsiliasi nasional dan kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat.

Mereka menekankan bahwa solusi utama bukanlah pembubaran ormas atau tindakan represif terhadap kelompok tertentu, melainkan penciptaan peluang usaha dan akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

“Jika pemerintah serius ingin menghapus premanisme, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka lapangan kerja dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan yang layak. Tanpa itu, premanisme akan terus ada, bukan karena ormas, tetapi karena kebutuhan hidup,” tandas Willy Prakarsa.