Budi Arie: Koperasi Desa Merah Putih dan BUMDes Tak Tumpang Tindih tapi Saling Lengkapi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koperasi RI, Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel Merah Putih) tidak akan tumpang tindih dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

Menurutnya, kedua lembaga tersebut memiliki karakteristik berbeda dan justru bisa saling melengkapi dalam memperkuat ekonomi desa.

“Kopdes ini milik warga desa, sementara BUMDes itu milik pemerintah desa. Jadi bukan tumpang tindih, tetapi bagaimana koperasi desa merah putih ini bisa memberi manfaat sebanyak-banyaknya untuk warga desa,” kata Budi Arie usai rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).

Budi menjelaskan, anggota Kopdes adalah warga desa yang bergabung secara sukarela dengan semangat gotong royong, sebagaimana prinsip dasar koperasi. 

“Koperasi itu kan dasarnya suka rela, mandiri, gotong royong. Kita cuma menstimulus saja,” ujarnya.

Ia juga menyebut bahwa keanggotaan dalam Kopdes tidak dipaksakan, namun akan diberi insentif agar menarik minat masyarakat. 

“Misalnya, kalau anggota koperasi diskon 10 persen. Mau nggak orang jadi anggota? Bukan dipaksa, tapi diberi kiat-kiat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Budi menyatakan bahwa keberadaan Kopdeskel Merah Putih bertujuan untuk menjadikan desa tidak hanya sebagai konsumen, tetapi juga sebagai produsen. 

“Kopdes ini harus menjadi pusat distribusi, produksi, dan industri desa,” tegasnya.

Sebagai langkah awal, program ini menargetkan 100 titik implementasi pada tahun ini. Proses piloting sedang dilakukan berdasarkan karakteristik desa, seperti desa sawit, nelayan, atau pertanian.

Budi juga memastikan bahwa pembiayaan program ini tidak bersumber dari APBN, melainkan melalui skema kredit komersial. 

“Itu bukan anggaran pemerintah, tapi skema komersial,” pungkasnya.