Pajang Ratusan Replika Tengkorak Manusia, Aktivis 98 Tolak Gelar Pahlawan Nasional Soeharto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ratusan aktivis 98 menyatakan penolakan terhadap wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Mereka menggelar forum diskusi publik di Jakarta untuk mengingatkan kembali pelanggaran HAM dan kasus penghilangan paksa yang terjadi di masa pemerintahan Orde Baru.

Aksi ini berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu (24/5/2025). Dalam acara tersebut, para aktivis mengingatkan pentingnya merawat memori sejarah, terutama soal masih banyaknya korban penculikan dan kekerasan yang belum ditemukan hingga kini.

“Ini adalah peringatan, bukan sekadar berkumpul. Menurut kami, adanya wacana atau ide pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Soeharto, jelas kami bersepakat menolak,” kata Mustar Bona Ventura, salah satu aktivis 98.

Diskusi publik yang menjadi bagian dari aksi ini menghadirkan sejumlah tokoh, seperti aktivis Ubedilah Badrun, Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, serta pengamat politik Ray Rangkuti. Forum digelar di Grand Ballroom Puri Agung, yang disulap menjadi ruang simbolik penuh pesan.

Di dalam ruangan, para peserta disambut ratusan replika tengkorak dan tulang belulang, serta poster wajah para aktivis 98 yang hingga kini belum diketahui nasibnya. Atribut ini menjadi pengingat atas kasus penghilangan paksa dan kekerasan negara yang belum sepenuhnya terungkap.

“Simbolisasi tengkorak dan tulang belulang ini menggambarkan tragedi masa lalu, ada Petrus, penculikan aktivis, kasus Marsina, Widji Thukul, Kedung Ombo, dan lain-lain. Begitu banyak warga Indonesia yang hingga kini tidak ditemukan,” ujar Jimmy Fajar, aktivis lain yang hadir dalam forum tersebut.

Baca juga: Masinton Setuju Marsinah Diberi Gelar Pahlawan Ketimbang Soeharto

Para aktivis menegaskan bahwa pemberian gelar pahlawan kepada tokoh yang memiliki catatan pelanggaran HAM berat di masa lalu merupakan bentuk pengingkaran terhadap keadilan.

Mereka menuntut agar negara tidak melupakan sejarah kelam Orde Baru dan tetap mengupayakan pengungkapan kasus pelanggaran HAM hingga tuntas.