DPR Cecar Polda NTT Soal Tak Adanya Pasal Narkoba di Kasus Asusila Eks Kapolres Ngada

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi III dan XIII DPR RI mencecar Polda NTT soal kasus asusila anak di bawah umur yang dilakukan eks Kapolres Ngada Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. 

Mereka bertanya kepada Dirkrimum Polda NTT Kombes Patar Silalahi soal tidak dikenakannya pasal penggunaan narkotika terhadap Fajar.

Anggota Komisi XIII DPR, Umbu Kabunang Rudi Yanto mempertanyakan hal tersebut dalam rapat Komisi III bersama Polda NTT, Kejati NTT, dan Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak (APPA) Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Dari awal perkara ini mencuat adanya dugaan tindak pidana pemerkosaan dan narkoba. Tapi saya lihat dalam perkembangan perkara ini UU narkobanya tidak masuk. Padahal ada statement dari Karowabprof Divpropam Polri Agus Wijayanto menyatakan (Fajar) positif narkoba. Tetapi pasal narkobanya hilang di sini," kata Umbu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/5/2025).

Patar menjelaskan pihaknya melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus ini berdasarkan surat dari Mabes Polri.

Baca juga: Buntut Kasus Eks Kapolres Ngada, DPR Minta Aparat TNI, Polri, dan Kejaksaan Tes Narkoba

"Bergerak dari itu data yang dilampirkan dalam surat yang disertai terkait TKP dan semuanya itu tidak ada yang menyatakan terkait narkoba. Jadi sampai pada pergeseran Fajar ke Mabes Polri kita juga tidak ada dugaan atau indikasi narkoba demikian," kata dia.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, bertanya balik ke Patar apakah ada pengetesan urine terhadap Fajar.

"Kami tidak melakukan tes urine," kata Patar.

Habiburokhman balik bertanya kepada Propam Polda NTT soal dugaan penyalahgunaan narkoba tersebut.

Baca juga: DPR Akan Panggil Kapolda dan Kajati NTT Buntut Kasus Asusila Eks Kapolres Ngada Mandek

Kabid Propam Polda NTT AKBP Muhammad Andra Wardhana mengatakan bahwa Fajar saat ditahan langsung diserahkan ke Mabes Polri untuk diproses etik.

"Yang pada saat itu memang mungkin ada pengecekan urine dan dinyatakan positif. Akan tetapi, tetap kita proses semua sehingga dalam proses itu untuk diputus di Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)," kata dia.

Mendengar jawaban itu, Umbu kembali bertanya soal Fajar yang positif urine.

Namun, Patar mengulangi pernyataannya bahwa pihaknya bergerak lewat surat dari Mabes Polri.

"Kami tidak menemukan indikasi terkait narkoba, kami tidak mendapat informasi juga kalau dia sebagai pengguna. Nah, adapun muncul setelah sampai di Mabes Polri, kami juga kaget terus terang kami kaget bisa muncul isu atau fakta ada....," kata dia.

Habiburokhman memotong pernyataan Fajar.

Dia bilang bahwa lokasi penangkapan ada di NTT yang merupakan wilayah hukum Polda NTT.

"Sampai sekarang mungkin disidang silakan saja, enggak masalah Pak Kajati kan hanya menerima berkas, enggak memeriksa di awal tapi kalau begitu konfirmasi bahwa urinenya ada narkoba, tidak dibantah juga faktanya kan berarti ada," kata dia.

Patar kemudian menyatakan hal serupa, bahwa pihaknya tidak melakukan tes urine terhadap Fajar.

"Itu saja yang kami dapatkan. Pada saat di Polda atau di NTT tidak dilakukan itu pak dan itu tidak indikasi kami dugaan sebagai pemakai pada saat itu bapak," kata dia.

Habiburokhman menilai penjelasan Patar hanya memutar-mutar.

Dia pun meminta agar kasus ini disidik untuk pasal penggunaan narkoba terhadap Fajar.

"Bapak periksa lagi ya kan, sidik aja langsung gitu loh. Enggak apa-apa terpisah apakah jadi saya mohon saran Pak kalau sudah begini Pak," kata dia.

Dia mengatakan berkas perkara yang akan disidangkan tetap dilanjutkan.

"Silakan saja yang P21 lanjut ke sidang. Kan enggak apa-apa karena peristiwa pidana yang berbeda walaupun berkaitan ya. Itu pasalnya mengaturnya kan berbeda yang penting diusut narkobanya itu Pak. Ini akan jadi catatan bapak," kata Habiburokhman.

Diketahui, AKBP Fajar ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencabulan anak di bawah umur. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan, AKBP Fajar terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap tiga anak di bawah umur berusia 6, 13, dan 16 tahun, serta seorang dewasa berinisial SHDR (20). 

Selain itu, tersangka juga diduga menyalahgunakan narkoba dan menyebarluaskan konten pornografi anak.

Atas perbuatannya, FWLS dijerat dengan sejumlah pasal berlapis, di antaranya Pasal 6 huruf C, Pasal 12, Pasal 14 ayat 1 huruf A dan B, serta Pasal 15 ayat 1 huruf E, G, J, dan L UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 

Selain itu, ia juga dijerat Pasal 45 ayat 1 junto Pasal 27 ayat 1 UU ITE No. 1 Tahun 2024. 

Ancaman hukuman maksimal mencapai 15 tahun penjara dan denda hingga Rp1 miliar.