Gerindra Dukung Penulisan Ulang Sejarah, Termasuk Tragedi 1965 dan Kasus HAM Masa Lalu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan dukungannya terhadap upaya penulisan ulang sejarah nasional.

Muzani menilai langkah tersebut penting untuk menyajikan narasi sejarah yang lebih objektif dan terbuka kepada generasi muda.

Baca juga: Sejarah Hari Reformasi Nasional, Pengingat Peristiwa 21 Mei 1998 Lengsernya Presiden Soeharto

Dalam hal ini, dia juga mendukung adanya pelurusan sejarah terkait peristiwa 1965 dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu.

“Setiap upaya untuk meluruskan penulisan sejarah, itu adalah sesuatu yang baik. Saya kira makin banyak penulisan sejarah yang disajikan kepada generasi muda adalah sesuatu yang baik,” ujar Muzani kepada wartawan, Rabu (21/5/2025).

Menurut Muzani, sejarah tidak pernah memiliki kebenaran yang bersifat final.

Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya menyajikan fakta dan data dalam setiap narasi sejarah.

"Biar nanti pembaca, generasi, yang menilai tentang kebenaran sejarah itu,” jelasnya.

Saat disinggung mengenai kemungkinan penulisan ulang sejarah terkait peristiwa 1965 dan pelanggaran HAM masa lalu, Muzani menyatakan bahwa seluruh bagian dari perjalanan sejarah bangsa patut diungkap dan disampaikan.

Baca juga: Jokowi Diperiksa Bareskrim sebagai Terlapor Kasus Ijazah Palsu, Ditanya Sejarah Kuliah dan Skripsi

“Semua sejarah, semua sejarah yang menjadi perjalanan bangsa ini,” ujarnya singkat.

Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan saat ini tengah menyusun versi terbaru sejarah nasional Indonesia yang dijadwalkan akan diluncurkan pada 17 Agustus 2025.

Penulisan ini melibatkan lebih dari 100 ahli sejarah dari berbagai universitas di seluruh Indonesia.

Versi baru ini akan memuat berbagai temuan, mulai dari periode prasejarah hingga catatan penting dari masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.