Timbang-timbang Maju Calon Ketua Umum PSI, Seberapa Besar Peluang Jokowi Jadi Penerus Kaesang?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Ketujuh RI, Jokow Widodo (Jokowi), memberi tanggapan setelah namanya masuk bursa ketua umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Seperti diketahui, PSI berencana menggelar Musyawarah Nasional (Munas) untuk memilih ketum baru. 

Mantan Gubernur Jakarta serta Wali Kota Solo itu turut menjadi tokoh yang diharapkan mendaftarkan diri sebagai kandidat.

Menanggapi hal tersebut, Jokowi mengatakan, masih dalam kalkulasi apakah akan turut mendaftarkan diri sebagai kandidat ketum PSI.

"Ya, masih dalam kalkulasi. Jangan sampai, kalau nanti misalnya saya ikut, saya kalah," kata Jokowi kepada wartawan, Rabu (14/5/2025).

Saat ditanya apakah sudah mendaftarkan diri sebagai kandidat, Jokowi menyatakan belum. 

Dia menyatakan, kalkulasi masih terus dilakukan menegingat pendaftaran masih panjang, hingga Juni 2025.

Saat disinggung kesiapannya bersaing dengan putra bungsunya sekaligus ketum PSI saat ini, Kaesang Pangarep, Jokowi menjawab singkat.

 "Ya nggak tahu, kalau saya mendaftar, mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin," ucap Jokowi sambil tertawa.

Namun, dirinya juga belum percaya diri bisa meraih suara terbanyak jika mengikuti kontestasi tersebut.

Apalagi, pemilihan ketum nantinya menggunakan e-voting, yakni one man one vote.

"Seluruh anggota diberi hak memilih. Yang sulit di situ," terang Jokowi.

Sementara itu, mengenai partai lain yang berencana menerapkan sistem serupa, Jokowi menyambut baik. 

Menurutnya, pemilihan ketua menggunakan e-voting di era digital seperti saat ini bagus.

"Artinya, ada kepemilikan terhadap partai itu betul-betul di seluruh anggota. Saya kira itu bagus."

"Dan, kalau bisa, pernah saya sampaikan, kalau perlu, kantor DPD, kantor DPC, kantor di tingkat kecamatan, semuanya pakai virtual office. Bagus banget. Tapi regulasinya perlu diubah," ungkapnya.

Menurutnya, konsep seperti itu kurang lebih sama dengan apa yang pernah disampaikannya mengenai Partai Super Tbk. 

Kaesang Jadi Ketua Umum PSI Tahun 2023

Untuk diketahui, Kaesang sendiri baru ditunjuk sebagai Ketua Umum PSI pada Senin (25/9/2023).

Saat itu, putra bungsu Jokowi ini  dipilih menjadi ketua umum untuk menggantikan Giring Ganesha dalam acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) PSI.

Namun, PSI akan menggelar pemilihan ketua umum kembali pada Juli 2025.

Artinya, pemilihan dilakukan usai Kaesang baru menjabat kurang dari dua tahun.

Jika berkaca kepada partai politik lain, biasanya satu periode kepemimpinan ketua umum akan berlangsung selama lima tahun.

Setelah lima tahun, baru partai politik akan menggelar forum tertinggi untuk memilih atau menunjuk ketua umum.

Misal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang memilih ketua umum lewat kongres.

PSI sendiri memilih Kaesang sebagai ketua umum karena ia merupakan sosok pemuda yang berhasil.

Meskipun Kaesang belum menjadi kader PSI.

Saat itu, PSI juga membantah bahwa terpilihnya Kaesang sebagai ketua umum adalah karena statusnya yang merupakan putra bungsu Jokowi.

Jokowi Puji PSI

Saat bertemu sejumlah pengurus PSI sambil menikmati teh bersama di Braga Permai, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024, Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya telah menyukai PSI sejak lama.

Jokowi juga percaya kalau PSI mampu memperjuangkan pemerintahan menjadi lebih baik.

Tak hanya itu, bahkan Jokowi meyakini bahwa dengan kehadiran PSI dalam kancah politik nasional mampu memperjuangkan pemerintahan dengan baik.

"Memperjuangkan pemerintahan yang bersih dan juga berani bersuara itu yang saya senang," katanya.

Mantan Wali Kota Solo itu sempat yakin bahwa dalam Pileg 2024, partai berlambang mawar tersebut mampu masuk ke dalam Senanyan untuk memperebutkan kursi di DPR.

"Saya percaya, kalau semangatnya seperti ini kok bisa masuk (Senayan)," tandasnya.

Harapan kader Jokowi gabung PSI

PSI akan menggelar Pemilu Raya sebagai forum terbuka untuk memilih ketua umum partai pada Juli 2025 mendatang di Solo, Jawa Tengah.

Nantinya, pemilihan ketua umum PSI akan menggunakan konsep "one man, one vote" atau satu anggota untuk satu suara.

Adanya nama Jokowi dalam bursa pendaftaran Caketum PSI pun jadi sorotan.

Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Andy Budiman, berdoa agar Jokowi benar-benar mendaftar jadi bakal calon ketua umum.

"Kemudian apakah Pak Jokowi akan menjadi calon (Ketua Umum PSI), kita doakan," kata Andy dalam konferensi pers di Basecamp DPP PSI, Jakarta, Selasa (13/5/2025).

Saat ini, anak bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep masih menjabat sebagai Ketua Umum PSI. Ia resmi ditunjuk pada Senin (25/9/2023).

Kaesang dipilih menjadi ketua umum untuk menggantikan Giring Ganesha dalam acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) PSI.

Namun, PSI akan menggelar pemilihan ketua umum kembali pada Juli 2025.

Artinya, pemilihan dilakukan usai Kaesang baru menjabat sebagai Ketua Umum PSI selama kurang dari dua tahun.

Akan tetapi, menurut Andy Budiman, Kaesang masih dapat mencalonkan diri lagi sebagai calon ketua umum PSI sebagai petahana.

“Apakah mantan ketua umum bisa mencalonkan diri? Boleh. Yang paling penting adalah mendapatkan syarat dukungan minimal, ya, termasuk juga Mas Kaesang. Dan apakah Mas Kaesang akan mencalonkan diri kembali? Nanti kita tanyakan kepada Mas Kaesang," kata Andy.

Andy juga menilai, jika Jokowi ikut mendaftar sebagai calon ketua umum PSI, artinya semakin ramai, semakin bagus.

"Kami sebagai pelaksana, sebagai wasit Pemilu Raya ini membuka kesempatan kepada semua kandidat untuk mencalonkan diri," ujar Andy di Basecamp DPP PSI, Jakarta, Selasa.

"Makin ramai makin bagus menurut kami. Jadi ini kami punya prinsip makin ramai makin ada kompetisi makin seru lah buat internal PSI," imbuhnya.

Andy Budiman mengungkap, gelaran Pemilu Raya PSI untuk memilih calon ketua umum yang baru terinspirasi dari gagasan Jokowi.

Nantinya, pemilihan ketua umum PSI akan dilakukan terbuka, menerapkan sistem e-voting.

"Apakah konsep ini idenya dari Pak Jokowi? Terus terang, Pak Jokowi ini kan kami anggap sebagai mentor sejak lama. Jadi masukan dari Pak Jokowi ini juga kami anggap sesuatu yang out of the box,” kata Andy, Selasa.

Andy mengungkapkan bahwa dorongan dari Jokowi agar partai menjadi 'super terbuka' serta menyarankan ketua umum dipilih langsung oleh anggota, menjadi pemicu kajian internal PSI mengenai praktik serupa di negara lain.

“Begitu Pak Jokowi bilang bicara tentang partai super terbuka, kemudian dalam beberapa pertemuan juga menyebutkan bahwa memang sebaiknya ketum dipilih secara langsung dan lain sebagainya, kami di internal itu mulai melihat-lihat, di tempat lain gimana sih ini dipraktikkan,” jelas Andy.

Hasil kajian tersebut menemukan bahwa sejumlah partai di dunia, khususnya yang digerakkan oleh anak muda, telah lebih dahulu mengadopsi sistem pemilihan langsung berbasis e-voting. 

Misalnya, Podemos di Spanyol, Five Star Movement di Italia, dan sejumlah partai di negara-negara Skandinavia.

“Mereka sudah melakukannya terlebih dahulu, menggunakan e-vote juga. Jadi mereka buka pendaftaran calon ketua umum, mereka minta anggota untuk memilih, dan kemudian ketua umum terpilih disahkan melalui proses yang saya sebutkan tadi,” ujar Andy.

Menurutnya, kecenderungan global ini sejalan dengan semangat zaman dan harapan generasi muda terhadap partisipasi politik yang lebih terbuka, setara, dan berbasis teknologi.

“Jadi kalau ditanya apakah ini terinspirasi, ya, ini terinspirasi dari Pak Jokowi memang. Tapi dari kajian internal kami menganggap ini sesuatu yang baik dan bisa menjadi satu ide yang bisa dilaksanakan bagi PSI,” tandasnya.

Syarat Umum dan Khusus Pendaftaran Calon Ketua Umum PSI

Jika Jokowi ingin mendaftar sebagai calon ketua umum PSI, ada beberapa syarat yang harus ia penuhi.

Sekretaris Steering Committee (SC) Pemilu Raya PSI Beni Papa menjelaskan sejumlah syarat untuk bisa mendaftar menjadi bakal calon ketua umum PSI.

Adapun syarat khusus yakni:

• Terdaftar sebagai anggota PSI dengan ditunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA)
• Mendapatkan dukungan minimal dari 5 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 20 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI.

"Bakal calon ketua umum yang akan mendaftar sebagai ketua umum partai PSI wajib membawa surat dukungan resmi dari 5 DPW dan 20 DPD dari seluruh Indonesia," kata Beni dalam konferensi pers di Basecamp DPP PSI, Jakarta, Selasa (13/5/2025).

Baca juga: Menakar Pengaruh Jokowi bagi PSI di Pemilu 2029 jika Jadi Ketua Umum, Pengamat: Tak Banyak Membantu

Sementara, syarat umumnya meliputi sehat jasmani dan rohani. tidak pernah atau sedang melakukan praktik diskriminasi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan tindakan lain yang merendahkan martabat kemanusiaan lain, dan setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (*)