Dedi Mulyadi Gembleng Anak Nakal ke Barak Militer, Ini Catatan Pengamat Pendidikan 

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat pendidikan Doni Koesoema Albertus memberikan sejumlah catatan terkait kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menggembleng anak nakal ke barak militer.

Menurut Doni, dalam pendidikan terdapat banyak variasi pendekatan. 

Pendekatan seperti berdialog dan memberi peringatan kadang sudah bisa memperbaiki perilaku anak yang tidak baik.

Namun, ada juga peserta didik yang sangat susah untuk menurut dengan cara-cara tersebut.

"Sehingga bagi peserta didik yang tidak menurut, keras hati, memang bisa dengan mempertimbangkan proses pendidikan yang lebih keras dan disiplin. Kalau tidak keras disiplin, tidak ada yang bisa meluruskan dia," ungkap Doni melalui telepon kepada Tribunnews, Selasa (13/5/2025).

"Kalau sudah kayak besi kemudian bengkok, untuk meluruskan tidak bisa dengan cara dielus, tapi dipukul agar lurus," ujarnya.

Menurut Doni, anak yang dibawa ke barak militer harus betul-betul anak yang nakal dan kasus ekstrem.

Perlu Kehati-hatian

Doni menilai kebijakan membawa peserta didik ke barak militer perlu kehati-hatian.

Terutama terkait kriteria apa saja yang kemudian membuat peserta didik pantas digembleng militer.

"Anak nakal itu definisinya apa? Kita tidak bisa semena-mena menentukan anak ini nakal, apalagi kriteria anak ditentukan secara sepihak, entah kepala dinas atau sekolah," ungkapnya.

Baca juga: Dedi Mulyadi Kirim Siswa ke Barak Militer, Warga Bekasi: Kebijakan Putus Asa

Selain itu, para orang tua harus mendapat informasi lengkap terkait seperti apa pendidikan di barak militer bakal berlangsung.

"Kang Dedi sudah meminta persetujuan orang tua, tetapi orang tua perlu diedukasi, perlu dapat informasi apa saja pendidikannya di barak, karena tidak semua orang tua paham."

"Orang tua yang tidak sangggup mendidik anak, mudah melepas anak dan diserahkan instansi lain, ini merupakan proses kurang tepat," ujarnya.

Program Harus Jelas

Lebih lanjut, Doni menilai Dedi Mulyadi perlu memberikan kejelasan program pendidikan di barak militer bagi anak yang dianggap nakal.

Menurutnya, proses pendidikan di militer tidak boleh mengorbankan pendidikan formal yang ditempuh anak.

"Program ini berapa lama? Tidak jelas dan simpang siur, kalau enam bulan ya tidak dibenarkan, karena anak-anak masih dalam proses pendidikan. Apalagi bila dipisahkan dari teman-teman dan tidak bersosialisasi," ungkapnya.

"Kalau singkat saja dua minggu lalu dikembalikan sekolah dan orang tua tidak masalah," ujarnya.

Doni juga menegaskan perlunya proses yang benar dalam penggemblangan anak di barak militer ini.

"Kalau proses benar, ada pendampingan psikolog, ada edukasi, ada evaluasi, tidak masalah."

"Dan ini kasus-kasus ekstrem untuk anak-anak yang keras hati sebelum salah jalan lebih jauh," ujarnya.

Lebih lanjut Doni menegaskan bahwa seluruh pihak harus terlibat dalam proses pendidikan.

Mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat.

"Orang tua perlu dididik, guru perlu dididik, dan masyarakat dalam hal ini kepolisian juga perlu terlibat, seperti kasus-kasus geng motor yang cenderung banyak dibiarkan," pungkasnya.

Kak Seto Dilibatkan

Sementara itu Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi, akan dilibatkan dalam program pembinaan anak berperilaku khusus atau bermasalah, yang diinisiasi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Kak Seto, sapaannya, akan menjadi narasumber dan mengajar langsung para siswa dalam program tersebut.

Kabar ini disampaikan Kak Seto setelah meninjau pelaksanaan pembinaan anak-anak bermasalah ini di barak militer, di Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi, Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (10/5/2025).

Dalam tinjauannya itu, Kak Seto menjelaskan bahwa tidak ada hak anak yang dilanggar dalam kegiatan pendidikan karakter tersebut, meskipun dilaksanakan di lingkungan militer.

"Anak-anak mendapatkan hak untuk tumbuh dan berkembang, perlindungan, kesempatan menyuarakan pendapat, bahkan ada pemeriksaan kesehatan dan psikologi," kata Kak Seto dikutip portal resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, jabarprov.go.id.

Kak Seto menambahkan, pendidikan karakter ini dikawal oleh berbagai pihak secara intensif.

Sehingga pelaksanaannya aman dan para peserta didik mendapatkan dampak positifnya.

Kak Seto juga mengapresiasi, Dedi Mulyadi selalu dan Pemprov Jabar sangat terbuka terhadap masukan.

"Pak Gubernur sangat terbuka, saya ajukan untuk melihat kondisi anak-anak, beliau mempersilakan, saya mengapresiasi sekali," ungkap Kak Seto.

Diketahui, Kak Seto ditemani Dedi Mulyadi, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, serta Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Disdik Jabar merangkap Plh. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Ai Nurhasan.

Sementara, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) melalui Kanwil Kementerian HAM Jawa Barat menyampaikan bahwa tidak ada pelanggaran dalam pelaksanaan program pendidikan militer.

"Pelaksanaan Program Pendidikan Karakter dan Disiplin bagi pelajar di Jabar itu selaras dengan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi (P5HAM) dan tidak ada corporal punishment," kata Kepala Kanwil Kementerian HAM Jabar, Hasbullah Fudail, dalam kesempatan yang sama, Minggu (11/5/2025) dilansir Tribun Jabar.

Lebih lanjut, pihaknya senantiasa melakukan langkah-langkah sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jabar terkait program pendidikan militer agar pelaksanaannya selaras dengan nilai-nilai HAM.

Pihaknya pun mengapresiasi langkah Dedi Mulyadi ini sebagai langkah nyata dalam penanganan permasalahan kenakalan remaja.

"Program Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang memasukkan anak ke barak militer sebagai upaya mencari solusi pada permasalahan anak-anak remaja, masalah kenakalan ini sudah menahun bagi saya, karena dari program yang ada dari pusat pun tak ada langkah nyata," ujar Hasbullah.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Galuh Widya Wardani)