Dedi Mulyadi Klaim Pendidikan Siswa di Barak Militer Tak Langgar Hak-hak Anak

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeklaim metode pendidikan bagi siswa nakal yang dikirim ke barak militer tidak melanggar hak-hak anak.

Menurut Dedi, metodologi pendidikan di barak militer bertujuan untuk pembangunan kualitas disiplin anak. 

Hal tersebut, disampaikan Dedi setelah bertemu Menteri HAM, Natalius Pigai, di Jakarta, Kamis (8/5/2025).

"Jadi model itu (siswa dibawa ke barak militer) yang kami kembangkan, kami tadi konsultasikan bahwa tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap hak-hak anak sendiri," katanya, dikutip dari kanal YouTube Tribunnews.

Lebih lanjut, Dedi menjelaskan mengenai metodologi pendidikannya yang ia sampaikan ke Menteri HAM. 

Yakni pembangunan kualitas disiplin bagi siswa.

"(seperti) melepas HP, melepas tradisi bermotor, melepas minuman keras, melepas obat-obatan terlarang, melepas konsumsi zat adaptif lainnya yang merusak saraf dan pikirannya, dengan membangun pola tidur maksimal jam 22.00 WIB," jelas Mantan Bupati Purwakarta tersebut.

Siswa pun diberi aturan bangun pagi pada 04.00 WIB, kemudian membereskan tempat tidurnya, dan beribadah ke masjid bagi yang beragama Islam.

Selain itu, para siswa mendapat bimbingan rohani dari tokoh agama.

"Setelah itu mereka sarapan pagi, setelah sarapan pagi mereka berolahraga, setelah mereka berolahraga, mereka langsung mengikuti ruang kelas pembelajaran sebagaimana yang mereka didapatkan di sekolah," ungkapnya.

Setelah salat Dzuhur dan istirahat, siswa bisa mengikuti program minat bakat.

"Dan kemudian Maghrib mereka masuk masjid lagi, belajar ngaji lagi, kemudian sampai Isya, dan kemudian nanti mereka makan malam dan kembali ke tempat mereka tidur untuk tidur malam," terang Dedi.

Baca juga: Dedi Mulyadi Kirim Siswa ke Barak Militer, Kementerian PPPA: Orang Tuanya Juga Perlu Diedukasi

Efektif Ubah Perilaku Pelajar

Dedi juga meyakini program pengiriman siswa nakal ke barak militer akan efektif membentuk kedisiplinan dan memperbaiki perilaku pelajar bermasalah di daerahnya.

Dedi Mulyadi menegaskan, program ini bukan sekadar hukuman, tetapi sebagai bentuk pembinaan yang terstruktur dan terpantau.

"Saya sangat yakin 100 persen ini berhasil. Dan kami kan lebih baik punya keyakinan dan melaksanakan daripada melakukan pembiaran," tegasnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Dedi mengatakan, dirinya tidak akan menjalankan program ini jika tidak memiliki keyakinan berdasarkan pengalaman pribadi.

Lantas, Dedi menceritakan pengalamannya menangani anak-anak dengan perilaku khusus.

Termasuk ketika menitipkan seorang anak yang kerap mencuri ke sebuah pesantren di Cireok.

"Itu anak SD kelas 5, sudah punya perilaku luar biasa. Jadi tidak mudah. Untuk menyelesaikan problem ini kita harus menangani secara bersama," ucap Dedi.

Terkait pengawasan, Dedi memastikan, para siswa di barak militer tidak dibiarkan begitu saja.

Mereka akan diawasi oleh tenaga profesional dari berbagai latar belakang.

"Yang piket di situ ada dokter, ada psikolog, ada guru ngaji. Kalau ada indikasi kekerasan, kami pasti melakukan langkah-langkah penanganan. Dan sampai hari ini tidak ada," ungkap Dedi.

Baca juga: Dedi Mulyadi Yakin Program Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer Efektif Ubah Perilaku Pelajar

Kata Menteri HAM

Menteri HAM, Natalius Pigai, menilai program mengirim siswa bermasalah ke barak militer tidak bertentangan hak asasi manusia.

“Hal baik yang sedang dimulai di Jawa Barat ini, menurut saya, kami ikut turut serta mendorong," kata Pigai di Kantor Kementerian HAM, Kamis.

"Siapa tahu kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya bisa menjadikan model ini dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia,” imbuhnya.

Pigai menegaskan, program ini bukan pendidikan militer, melainkan pendidikan berbasis barak dengan pelatih dari kalangan militer.
Hal tersebut, untuk membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab anak-anak usia sekolah.

Dikritik Komnas HAM

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, mengkritik program pendidikan militer yang dirintis Dedi Mulyadi.

Program ini, ditujukan bagi pelajar SMA yang dinilai nakal lantas dikirim ke barak militer untuk dibina oleh tentara agar lebih disiplin.

Namun, menurut Anis, anggota TNI tidak memiliki kapasitas untuk mendidik masyarakat.

"Saya kira selama ini juga TNI tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki pengalaman untuk mendidik masyarakat kita, sebagaimana pengalaman lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia."

"Sehingga nanti bisa terjadi penyalahgunaan dan tidak tepat," kata Anis.

Anis menyebut, program pendidikan militer dapat berpotensi melanggar hak asasi karena tidak sesuai kajian dan prinsip perlindungan anak.

"Dan mungkin juga bisa berpotensi melanggar hak asasi karena dalam prinsip pendidikan bagi anak di dalam konvensi tentang perlindungan anak atau CRC (Komite Hak Anak) yang juga sudah diratifikasi oleh pemerintahan Indonesia dan diterapkan di dalam undang-undang perlindungan anak itu memiliki prinsip mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak."

"Dan langkah untuk mengirim anak-anak yang dianggap bermasalah ke barak militer, ini kebijakan yang tidak berdasar pada kajian," jelas Anis.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Alfarizy Ajie Fadhillah, Nina Yuniar)