Utang Triliunan Rupiah TNI AL ke Pertamina, Anggota Komisi I DPR Cecar Menhan Soal Efisiensi BBM

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Fraksi NasDem Amelia Anggraini mempertanyakan ke Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, mengenai penyusunan ulang formula mengatasi pemborosan penggunaan BBM agar lebih efisien.

Hal itu disampaikannya menyoroti TNI Angkatan Laut (AL) yang memiliki tunggakan pembayaran bahan bakar minyak (BBM) ke PT Pertamina sebesar Rp3,2 triliun.

"Apakah Kementerian Pertahanan (Kemhan) telah menyusun ulang formula dan penggunaan BBM operasional TNI ini yang lebih efisien? Misalnya melalui sistem kuota atau barcode tracking, agar tidak terjadi pemborosan pak, atau hutang yang serupa di masa mendatang," kata Amelia dalam rapat kerja (raker) bersama Menhan serta Panglima TNI di Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Amelia menilai utang BBM tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem perencanaan penggunaan bahan bakar. 

Termasuk munculnya kekhawatiran terhadap penggunaan anggaran pertahanan.

"Terkait utang BBM TNI AL, ini menandakan adanya kelemahan dalam sistem perencanaan dan distribusi BBM operasional dan hal ini menimbulkan kekhawatiran, terhadap efisiensi dan akuntabilitas anggaran pertahanan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menjelaskan soal pihaknya yang memiliki tunggakan bahan bakar minyak (BBM) kepada Pertamina.

Ali pun meminta diberikan subsidi BBM, sebagaimana yang berlaku untuk Polri.

"Bahan bakar kita juga masih harga industri, harusnya mungkin dialihkan menjadi subsidi. Beda dengan Polri perlakuannya. Nah, ini mungkin perlu disamakan nanti," ujar Ali dalam rapat bersama Komisi I DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025).

Ali mengungkapkan, TNI AL saat ini harus membayar utang tunggakan bahan bakar kepada Pertamina sebesar Rp3,2 triliun.

"Kemarin ada tunggakan itu bahan bakar Rp 2,25 triliun, dan saat ini kita sudah dikenakan harus membayar utang lagi Rp 3,2 triliun. Itu sebenarnya tunggakan. Sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan," kata Ali.

Dia pun meminta agar tunggakan bahan bakar ini diputihkan oleh Pertamina. 

"Jadi, ini mengganggu sekali, mengganggu kegiatan operasional. Harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan," ujar dia. 

Ali berharap, pembelian bahan bakar ke depannya dipusatkan di Kementerian Pertahanan.

"Karena kapal kita ini walaupun diam saja tidak bergerak, tapi dieselnya tetap hidup. Dan untuk menghidupkan air conditioner, AC, karena kalau AC dimatikan, peralatan elektronik akan rusak di dalamnya, itu bahayanya," pungkas Ali.