Pengamat: Usulan Pemakzulan Gibran Sebagai Aspirasi Demokrasi yang Sah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menanggapi usulan pemakzulan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang disuarakan oleh Forum Purnawirawan TNI. 

Menurutnya, usulan tersebut sah sebagai bagian dari ekspresi dalam sistem demokrasi. Namun, tidak memiliki urgensi untuk segera ditindaklanjuti.

Baca juga: Menakar Tuntutan Purnawirawan TNI Terhadap Gibran, Lebih Bernuansa Politis daripada Yuridis?

“Usulan pemakzulan Gibran merupakan salah satu dari delapan poin yang disampaikan para purnawirawan. Dalam kerangka demokrasi, ini bisa dianggap sebagai bentuk aspirasi yang sah,” ujar Agung saat dihubungi, Sabtu (26/4/2025).

Meski demikian, Agung menilai sejauh ini belum ada dasar kuat untuk memakzulkan Gibran. Dia bilang, selama 6 bulan masa pemerintahan berjalan, Gibran belum menunjukkan tindakan yang inkonstitusional yang bisa dijadikan landasan hukum untuk dimakzulkan.

Baca juga: Gibran Diusulkan Diganti, Kaesang Tegaskan Pemilihan Sudah Sesuai Konstitusi

“Dari sisi urgensi, tidak ada hal mendesak yang bisa dijadikan alasan kuat untuk pemakzulan. Gibran belum melakukan pelanggaran konstitusi atau tindakan yang melanggar sumpah jabatannya sebagai wakil presiden,” tegasnya.

Ia menilai respons Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto yang menyarankan agar poin-poin dalam pernyataan purnawirawan itu dikaji lebih lanjut sudah tepat. 

“Respon objektif dari Pak Wiranto cukup bijak, agar seluruh poin dari aspirasi ini diterima dan dikaji, terutama yang relevan seperti reshuffle kabinet bagi menteri yang bermasalah,” ujar Agung.

Agung mengingatkan bahwa ekspresi politik seperti ini harus disikapi secara proporsional, agar tidak menimbulkan kegaduhan di ruang publik. 

“Kritik dan aspirasi sah saja, tapi perlu ada proporsionalitas dalam menilai urgensinya agar tidak kontraproduktif bagi stabilitas politik nasional,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa Gibran Rakabuming Raka merupakan wakil presiden yang sah secara konstitusional.

Hal itu menyusul munculnya usulan dari sebuah forum purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan Gibran. Permintaan itu ditandatangani 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel

“Saya belum membaca itu, belum mempelajari dan belum membaca secara utuh. Baru mendengar juga sekilas-sekilas,” kata Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/4/2025).

Baca juga: Apa Saja yang Bisa Bikin Wapres Diberhentikan? Menyorot Ramai Usulan Gibran Dicopot dari Jabatan

Menurut Muzani, pemilihan presiden dan wakil presiden adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Dalam Pilpres lalu, rakyat memilih pasangan calon, bukan perseorangan.

“Ketika KPU menghitung suara, yang dinyatakan unggul adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Itu adalah calon presiden dan calon wakil presiden yang sah,” tegasnya.

Muzani juga menyinggung bahwa hasil pemilu tersebut sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hasilnya, MK menyatakan tidak ada pelanggaran yang membatalkan kemenangan pasangan Prabowo-Gibran.

“Digugat, dipersoalkan, diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dan oleh MK dinyatakan sah. Maka pada tanggal 20 Oktober 2024, MPR mengadakan prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden, yang dihadiri seluruh anggota MPR dan kepala negara sahabat,” jelasnya.

Saat ditanya awak media usulan pemakzulan Gibran berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan, Muzani enggan berspekulasi. Dia mengaku tidak tahu adanya usulan tersebut.

“Saya enggak tahu bagaimana. Enggak ngerti saya, karena saya belum pelajari,” katanya.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan surat terbuka berisi delapan sikap yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. 

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Mereka yang ikut meneken surat tersebut Yakni: 

Wapres ke-6 RI periode 1993-1998 sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, menteri agama (menag) periode 2019-2020 dan wakil panglima TNI periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, KSAD periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, KSAL periode 2005-2007 Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, KSAU periode 1998-2002 Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

Adapun delapan sikap forum tersebut yakni : 

1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.

2. Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.

3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.

4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke Negara asalnya.

5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.

6. Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.

8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. (*)