Dasco Klaim Anggaran Pembahasan Revisi UU TNI di Hotel Fairmont Sudah Diefisiensikan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, anggaran konsinyering rapat Panitia Kerja (Panja) pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat sudah diefisiensikan.

Pasalnya kata Dasco, rencana di awal rapat digelar selama empat hari, namun dipersingkat menjadi dua hari yakni pada Jumat dan Sabtu kemarin.

Baca juga: Pasal-pasal Revisi UU TNI yang Berpotensi Kembalikan Dominasi Militer Menurut YLBHI

"Walaupun kemarin saya lihat perencanaannya empat hari, disingkat menjadi dua hari dalam rangka efisiensi, dan itu diperlukan karena mengundang institusi lain," kata Dasco saat jumpa pers di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menilai wajar kalau rapat digelar beberapa hari di hotel, lantaran pembahasannya cukup intens. 

Oleh karena itu, antara DPR dan pemerintah perlu mengadakan konsinyering sebelum melakukan pembahasan di Panja.

"Walaupun cuma tiga pasal, tapi pembahasannya itu memerlukan waktu, karena dari sisi Naskah Akademik dan lain-lain itu perlu juga merumuskan kata-kata atau pokok-pokok yang tepat dalam pembahasannya. Sehingga diperlukan konsinyering," kata Dasco.

Tak cukup di situ, menurut Dasco rapat yang dilakukan di hotel mewah itu juga sudah sesuai mekanisme yang berlaku.

Baca juga: Aksi Geruduk Rapat RUU TNI Berujung Laporan Polisi, Amnesty: Upaya Bungkam Kritik

Pasalnya kata dia, dalam mekanismenya, pembuatan UU diawali dengan pembahasan konsinyering antara Panja DPR dengan Pemerintah.

"Memang konsinyering dalam setiap pembahasan undang-undang itu memang ada aturannya di dalam peraturan pembuatan undang-undang dan tidak menyalahkan mekanisme yang ada," kata Dasco.

Diketahui, rapat konsinyering panja Revisi UU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat menuai kritik dan bahkan sempat digeruduk oleh Lembaga Swadaya Masalah (LSM).

Sebab pembahasan Revisi UU tersebut dinilai digelar secara diam-diam dan tidak selaras dengan kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang menerapkan efisiensi anggaran.