PDIP Cecar Pimpinan Pertamina: Gaji Direksinya Lebih Besar dari Presiden AS Donald Trump

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P Mufti Anam geram saat rapat kerja bersama jajaran direksi PT Pertamina (Persero) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025). 

Dia tidak terima kinerja direksi Pertamina yang tidak sesuai ekspektasi justru mendapatkan gaji yang besar.

Mulanya, Mufti mengungkit banyak masyarakat yang marah besar seusai dugaan kasus korupsi Pertamax oplosan dibongkar Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. 

"Hari ini seluruh rakyat marah besar, bahkan kami punya saudara setiap ketemu kami mengungkapkan kemarahannya. Mereka kecewa begitu dalam terhadap Pertamina karena mereka merasa tertipu bertahun tahun selama ini pak," ujar Mufti.

Tak hanya itu, Mufti mengatakan pihaknya juga menemukan dugaan adanya kontrak oplosan Pertamina dengan pihak swasta yang sudah berjalan sejak 2017. 

"Saya berharap ada penjelasan sejelas-jelasnya nanti di akhir sesi ini, karena jika benar maka ini orkestrasi kejahatan yang totalitas dan terstruktur dari hulu ke hilir dari tahun ke tahun. Ini di mata kami bukan hanya sekadar merugikan negara, tapi ini adalah korupsi yang merugikan, menyakiti dan mengkhanati rakyat kita," ungkapnya.

Lalu, Mufti juga marah besar mendengar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang ingin membangun kilang minyak yang dibiayai Danantara dengan biaya yang mencapai Rp500 triliun. 

Padahal, direksi Pertamina sudah berjanji meresmikan kilang minyak Balikpapan sejak 6 tahun lalu.

"Lah jadi selama ini Pertamina nggak punya kilang minyak baru? padahal ketika 2019 yang lalu kami duduk di sini. Ketika disitu di tempat bapak ada Ibu Nicke, saat itu menyampaikan bahwa RDMP Balikpapan saat itu maksimal tahun itu. Saya baru tahu sampai 2025 itu belum tuntas juga pak," jelasnya.

Mufti menyayangkan masalah tersebut lantaran saat ini kebutuhan BBM Indonesia mencapai 1,6 juta barrel per hari. Padahal, saat ini Indonesia sudah bisa memproduksi 2 juta barrel per hari

"Artinya kita bukan hanya impor, setiap surplus kita bisa ekspor BBM. Tapi ternyata semua itu hanya mimpi dan ilusi. Karenanya maunya oknum Pertamina hanya impor dan impor. Jadi saya melihat Pertamina adalah bagian dari mafia migas. Karena ternyata mafia migas telah mempengaruhi Pertamina agar menunda-nunda pembangunan kilang," bebernya.

Lebih lanjut, Mufti menambahkan kebobrokan ini berbanding terbalik dengan gaji yang diperoleh direksi Pertamina.

Jika diakumulasi, mereka mendapatkan gaji sebesar Rp 4 miliar atau lebih besar dari gaji Presiden AS Donald Trump.

"Jika menilik betapa besarnya gaji yang diperoleh dari jajaran direksi Pertamina, lebih dari Rp 1 miliar per bulan. Setara dengan gaji dirut coca-cola, bahkan kami cek setara dengan gaji CEO Google yang merupakan perusahaan global dengan valuasi dan market yang mendunia," ungkapnya.

"Bahkan itu kalau ditambah tantiem, dividen kemudian kompensasi finansial lainnya maka THT yang didapatkan direksi Pertamina bisa mencapai Rp4 miliar per bulan. Jauh lebih besar daripada gaji Presiden RI bahkan jauh lebih besar dari gaji Presiden AS Donald Trump," sambungnya.

Karena itu, Mufti tidak mau persolan kebobrokan Pertamina hanya diselesaikan dengan permintaan maaf.

Dia mempertanyakan kerugian yang sudah didapatkan para konsumen.

"Heboh Pertamax opolosan tidak cukup dengan meminta maaf lalu dosa Pertamina selesai. Bukan begitu. Lalu bagaimana dengan kerugian konsumen, apa ada inisiatif dari Pertamina untuk mengganti kerugian mereka," pungkasnya.