Menteri HAM: Demokrasi Terkunci pada 2 Periode Pemerintahan Jokowi, Kini Dibuka Presiden Prabowo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut pada era 2015-2024 atau ketika Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) memimpin, sistem demokrasi dikunci oleh berbagai regulasi hukum.

Mulanya Pigai menyinggung soal indeks persepsi demokrasi yang turun berdasarkan hasil survei The Economist Intelligence Unit (EIU).

Dalam rilis itu, indeks persepsi demokrasi Indonesia mendapat skor 6,44 pada 2024. Skor ini turun dibanding 2023 sebesar 6,5 dan 2022 di angka 6,71.

Menurut Pigai, hasil ini terbatas sampai tahun 2024, alias bukan penilaian untuk era pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

"Data ini adalah penilaian turunnya demokrasi di 2024. Berarti sebelum kepemimpinan pemerintahan yang baru," kata Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Sedangkan era 2015 sampai 2024, penurunan indeks demokrasi terjadi karena faktor pengetatan regulasi.

Misalnya terbitnya terbitnya Peraturan Kapolri tentang hate speech atau ujaran kebencian di tahun 2015, polemik UU MD3, Perppu tentang Ormas pada 2017, revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019, dan penangkapan aktivis yang terjadi sejak 2015.

Selain itu indeks demokrasi ini turun disebabkan beberapa putusan peradilan seperti Mahkamah Konstitusi (MK) hingga manuver DPR RI yang berencana menganulir putusan MK terkait UU Pilkada pada Agustus 2024.

Manuver DPR ini yang memunculkan seruan darurat di media sosial yang menggema seantero Indonesia, hingga aksi demo kalangan mahasiswa.

Belum lagi kebebasan berpendapat dari aktivis yang dikekang, dan diskriminasi terhadap kaum minoritas.

Berbagai aturan pembatas dan peristiwa itu terjadi pada era pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi.

“Fakta-fakta inilah yang mengunci dinamika demokrasi berkembang di Indonesia,” kata Pigai.

“Karena itulah 2015-2024 sebelum periode pemerintah Prabowo ya memang sudah dikunci (demokrasi), tidak bisa,” lanjut dia.

Dengan segudang aturan pembatas itu, Pigai menyatakan siapapun sosok pemimpinnya dan sedemokratis apapun dia, indeks demokrasi akan tetap turun jika regulasi tersebut tidak diubah.