Ahok Berpeluang Diperiksa Terkait Kasus Korupsi di Pertamina, PDIP Harap Tak Jadi Alat Politisasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli, menanggapi kemungkinan pemeriksaan mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.

Menurut Guntur, Ahok telah menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan jika dipanggil oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Baca juga: Kejagung Tak Tutup Kemungkinan Periksa Eks Komut Pertamina Ahok di Kasus Korupsi Minyak Mentah

"Pak Ahok sudah memberikan komentar bahwa beliau sangat senang kalau dipanggil oleh kejaksaan untuk memberikan keterangan dan penjelasan," kata Guntur saat dihubungi, Jumat (28/2/2025).

Namun, Guntur menilai ada upaya untuk menggiring opini publik yang menyudutkan Ahok dan PDIP, terutama di media sosial.

Baca juga: Mega Skandal Korupsi Pertamina Momentum Bersih-bersih BUMN Demi Kemajuan Danantara

"Tetapi kami menangkap ada upaya penggiringan opini khususnya di medsos yang berusaha menyerang Pak Ahok dan PDIP dengan isu ini," ujar Guntur.

Guntur juga mempertanyakan mengapa opini publik lebih banyak diarahkan kepada Ahok dan PDIP.

"Padahal Patra Niaga punya komisaris dan direksi yang terpisah dari Pertamina. Bahkan, ada komisaris yang istri dari Tim Prabowo - Gibran di Pilpres 2024. Tetapi kok mau diarahkan ke Pak Ahok dan PDIP?" ujarnya.

Dia berharap Kejaksaan Agung dapat mengusut kasus ini secara profesional dan transparan tanpa ada intervensi politik.

"Kami berharap kasus ini benar-benar diberantas dan diungkap sebagai kasus hukum jangan dibelokkan jadi alat politisasi," ucap Guntur.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, menyatakan bahwa pihaknya tak menutup kemungkinan akan memeriksa Ahok.

Baca juga: Kejagung Geledah Depo Milik Anak Riza Chalid yang Diduga jadi Lokasi Pengoplosan Pertamax

Dia menegaskan, seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut akan dilakukan pemeriksaan.

"Siapapun yang terlibat dalam perkara ini baik berdasarkan keterangan saksi, maupun berdasarkan dokumen atau alat bukti yang lain pasti akan dipanggil untuk dimintai keterangan," kata Qohar dalam jumpa pers, Rabu (26/2/2025).