Super Holding Danantara
Masyarakat Diminta Tak Panik soal Danantara, Dana Nasabah di Bank BUMN Dijamin LPS
Masyarakat diminta tak khawatir soal adanya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
TRIBUNNEWS.COM - Masyarakat diminta tak khawatir soal adanya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Peluncuruan Danantara ini mendapat sejumlah sentimen negatif dari masyarakat hingga memicu penarikan uang dari bank BUMN atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah, Sumarjono, memastikan bahwa dana nasabah di Bank BUMN tetap aman karena ada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
"Masyarakat tidak perlu panik, toh dana dari masyarakat tetap ada penjaminnya juga. Kalau ada apa-apa tetap ada LPS."
"Jadi enggak usah terlalu khawatir. Menurut kami, kita tetap dukung program pemerintah agar kita bisa bersaing dengan negara tetangga kita," ujar Sumarjono, Selasa (25/2/2025) dikutip dari Kompas.com.
Sumarjono mengatakan, peluncuran Danantara belum berdampak pada sektor perbankan, termasuk Himpunan Bank Negara (Himbara) yang terdiri dari Bank Mandiri, BRI, BNI dan BTN.
"Saya belum tahu persis nanti akan seperti apa, ini kan benar-benar masih baru ya. Siapa saja yang mau digabung dan bentuknya seperti apa, kita tunggu dulu," ujarnya
"Kemarin kami kumpul di forum komunikasi OJK, kita masih menunggu seperti apa bentuknya, tapi sejauh ini belum ada dampaknya," lanjutnya.
Lebih lanjut, Sumarjono pun berharap agar tak ramai penolakan di Jawa Tengah.
Sebab, menurutnya, Danantara berpotensi memperkuat ekonomi Indonesia seperti yang dilakukan Singapura dan Malaysia.
"Di media sosial muncul penolakan seperti itu, harapannya tidak terjadi di Jateng. Kita tetap harus mendukung keinginan pemerintah agar Indonesia bisa seperti Malaysia dan Singapura, yang memiliki dana besar hasil investasi dengan keuntungan yang lebih besar lagi," ujar Sumarjono.
Baca juga: Masuk Danantara, Telkom Akan Perluas Konektivitas Sampai Pedesaan
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan lembaga Daya Danantara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) datang dalam peresmian itu.
Danantara adalah badan pengelola investasi yang merupakan hasil perpaduan antara Otoritas Investasi Indonesia dan unsur BUMN.
"Pada hari ini hari Senin tanggal 24 Februari 2025 saya Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara," kata Prabowo, Senin.
Prabowo juga telah meneken Keputusan Presiden (Keppres) mengenai kepala lembaga pengelola investasi tersebut.
"Selanjutnya saya juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 2025 tentang pengangkatan dewan pengawas dan badan pelaksana badan pengelola investasi dan daya anagata nusantara," lanjutnya.
Nantinya, para mantan presiden ditunjuk menjadi penasihat Danantara.
Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyebut penunjukan itu agar Danantara benar-benar dikawal dan dijaga oleh figur berintegritas.
"Nanti mantan-mantan Presiden itu akan diajak untuk menjadi penasihat, agar lembaga ini betul-betul dikawal, dijaga oleh figur-figur yang penuh integritas dan memang cinta Indonesia," ungkapnya setelah peluncuran Danantara, Senin.
Selain meluncurkan Danantara, Prabowo juga menunjuk sejumlah tokoh yang duduk di dalam maupun luar pemerintahan untuk memimpin Danantara.
Danantara akan dijalankan oleh dua unsur utama, yakni Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana.
Rosan Roeslani ditunjuk sebagai Kepala atau Ketua Danantara.
Rosan saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Dalam menjalankan tugasnya, Rosan akan dibantu oleh Pandu Sjahrir sebagai Chief Investment Officer (CIO) dan Dony Oskaria selaku Chief Operating Officer (COO).
Pandu saat ini menduduki posisi sebagai Ketua Pengembangan Keuangan Digital Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, sedangkan Dony menjabat sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Prabowo juga menunjuk Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas dan Muliaman Hadad selaku Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara.
Erick saat ini menjabat sebagai Menteri BUMN, sementara Muliaman merupakan Komisaris Utama Bank Syariah indonesia sekaligus Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo.
(Tribunnews.com/Milani/Nuryanti) (Kompas.com)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.