Hardjuno Ingatkan Jangan Sampai Danantara Bernasib Sama dengan BLBI dan 1MDB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah resmi membentuk Danantara, sebuah holding yang akan mengelola aset tujuh BUMN besar dengan nilai total Rp 14.715 triliun. 

Holding ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi nasional, mirip dengan model Temasek Holdings di Singapura. 

Namun, Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho mengingatkan potensi risiko yang bisa muncul.

Terutama jika melihat pengalaman buruk skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada krisis ekonomi 1998.

Skandal BLBI

Meskipun pembentukan Danantara membawa harapan baru bagi pengelolaan aset negara.

Namun pengalaman traumatis BLBI menunjukkan bahwa pengawasan ketat harus menjadi prioritas utama. 

"Dalam kasus BLBI, kita melihat bagaimana dana negara dapat disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan dan intervensi politik yang kuat. Jika Danantara tidak dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi, ada risiko skenario serupa terjadi," ujar Hardjuno, Kamis (20/2/2025).

Dalam skema BLBI, pemerintah mengucurkan Rp144,5 triliun untuk menyelamatkan bank-bank yang terdampak krisis. 

Sayangnya, dana tersebut banyak yang tidak kembali ke negara akibat penyalahgunaan oleh bankir dan konglomerat yang memiliki hubungan dengan elite politik. 

Hardjuno menilai bahwa skenario serupa dapat terjadi pada Danantara jika tidak ada mekanisme yang jelas dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan holding tersebut.

Hardjuno mencontohkan bahwa model Temasek Holdings di Singapura dan Khazanah di Malaysia menunjukkan bagaimana pengelolaan aset negara yang transparan dan independen dapat mendorong ekonomi nasional. 

Kasus iMDB di Malaysia

Namun, ia juga mengingatkan bahwa pengalaman Malaysia dengan 1MDB menjadi contoh bagaimana kesalahan dalam tata kelola dapat berujung pada skandal keuangan berskala besar. 

"Kasus 1MDB menjadi pelajaran bahwa jika ada intervensi politik dan kurangnya pengawasan, holding investasi negara justru bisa menjadi beban ekonomi yang berlarut-larut," tambahnya.

Skandal 1Malaysia Development Berhad adalah skandal korupsi para politisi di Malaysia pada 2025 lalu.

Saa itu Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dituduh mentransfer lebih dari RM 2.67 miliar (hampir USD 700 juta) dari 1MDB, perusahaan pembangunan strategis milik pemerintah, ke rekening bank pribadinya.