Pelantikan Kepala Daerah
14 Daftar Gubernur DKI Jakarta: Kebijakannya Kontroversi hingga Kini Resmi Dijabat Eks Sekjen PDIP
Berikut ini 14 daftar Gubernur DKI Jakarta dari masa ke masa: Ada Eks menteri pendidikan, eks Wali Kota Solo hingga ajudan Jenderal Soedirman.
Penulis:
garudea prabawati
Editor:
Facundo Chrysnha Pradipha
Mengutip Wikipedia, sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta, Henk dikenal sebagai pelukis tanpa pendidikan formal atau disebut seniman sketsa otodidak.
Henk Ngantung pernah membuat karya lukisan “Memanah” dengan Bung Karno sebagai modelnya.
3. Ali Sadikin
Ali Sadikin adalah Gubernur DKI periode 1966-1977, sebelumnya dirinya merupakan Menteri Perhubungan Laut Indonesia.
Berbagai proyek pembangunan yang digagasnya tak lepas dari kebijakan yang menuai kontroversi.
Salah satu kebijakan itu adalah menerapkan pajak judi.
Kebijakan ini bermula ketika Bang Ali, sapaan akrabnya, memikirkan perjudian liar di Jakarta.
Kala itu, dia menanyakan aturan pajak judi kepada ahli hukum bernama Djumadjitin.
Dari Djumadjitin, Ali mengetahui bahwa pemerintah daerah memungkinkan untuk memungut pajak atas izin perjudian berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1957.
“Saya akan menertibkan perjudian itu. Dari judi, saya akan pungut pajak,” kata Ali dalam buku “Bang Ali: Demi Jakarta 1966-1977” karya Ramadhan KH.
4. Tjokropranolo
Tjokropranolo merupakan pejuang kemerdekaan Indonesia, dirinya bagian dari PETA di Bogor.
Di masa perang gerilya, Tjokropranolo selain menjadi Komandan Kompi POM pengawal Jenderal Soedirman, mengutip tni-ad.mil.id.
Dirinya pernah bergabung dengan Partai Golkar.
Dirinya merupakan gubernur DKI Jakarta untuk masa jabatan Juli 1977 – 1982.
Dia turut meloloskan Soedirman dari serangan maut tentara Belanda yang berkali-kali melakukan percobaan pembunuhan terhadap sang Jenderal.
Dalam karier kemiliteran, ia tidak hanya terjun ke medan, tetapi juga banyak terlibat dalam posisi penting di balik layar, antara lain Asintel Siaga dan Kepala Intelijen dalam berbagai konflik, dan sekretaris militer untuk presiden.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.