Respons Istana Soal Demo Ricuh Tolak MBG di Papua

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa unjukrasa untuk menyampaikan aspirasi diperbolehkan di negara demokrasi seperti Indonesia.

Hanya saja unjuk rasa tersebut tidak boleh disertai dengan aksi kekerasan.

Baca juga: Gerindra Nilai Demonstrasi soal MBG di Papua Sesuatu yang Wajar

Hal itu disampaikan Hasan merespon aksi tolak program makan bergizi gratis (MBG) di Papua pada Senin, (17/2/2025).

Aksi tersebut di beberapa wilayah Papua berakhir dengan ricuh.

"Gini, kalau masyarakat mau berunjuk rasa dan menyampaikan pendapat silakan. Tapi jangan sampai melakukan kekerasan," kata Hasan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin kemarin, (17/2/2025).

Selain itu menurut Hasan, boleh boleh saja orang menolak program MBG.

Baca juga: Makan Bergizi Gratis Dapat Nyinyiran, Prabowo Pamer 770 Ribu Anak Sudah Rasakan MBG

Namun jangan sampai menghalangi orang yang ingin menerima program tersebut.

"Kalau ada yang nolak MBG karena itu hak mereka boleh tak menerima. Tapi jangan sampai menghalangi hak saudara dan teman-teman mereka mendapatkan makan bergizi gratis," katanya.

Menurut Hasan mereka yang tidak ingin menerima program MBG, bisa membicarakan dengan baik agar tidak diberikan program tersebut.

Tapi, tidak dengan membatalkan ataupun menghalangi agar program tersebut tidak berjalan.

"Tapi kalau sampai berunjuk rasa untuk membatalkan dan menolak itu halangi hak-hak saudara-saudara yang lain, teman-teman yang lain, saudara-saudara dia juga untuk mendapatkan layanan makan bergizi gratis," pungkasnya.

Sebelumnya Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Nabire, AKBP Samuel Tatiratu menyebut ada provokator yang mendukung aksi pelajar tolak program makan bergizi gratis (MBG).

AKBP Samuel Tatiratu kepada awak media, termasuk Tribun-Papua.com, di Halaman Polres Nabire, Jalan Jenderal, Sudirman No.1, Karang Mulia,Nabire, Senin, (17/2/2025) mengatakan, terdapat pola aksi demonstran pelajar yang mengindikasikan adanya provokasi.

"Dari hasil pemeriksaan awal, ternyata para siswa ini ada yang memprovokasi mereka, karena kalau dilihat dari pola demo, di situ mereka menggunakan tali pembatas dan ada koordinator lapangan yang menggerakan mereka," katanya.

Dugaan polisi semakin kuat setelah dilakukan pemeriksaan terhadap siswa-siswi yang terlibat demonstran dan menemukan atribut kelompok Komite Nasional Papua Barat (KNPB).