KY Minta Tambahan Rp 63 Miliar Setelah Anggarannya Dipangkas Jadi Rp 109 Miliar
KY mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 63 miliar untuk mendukung kegiatan operasional dan pelayanan publik.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) memaparkan anggaran 2025 yang tersisa setelah dilakukan rekonstruksi anggaran sebesar Rp 109,8 miliar.
KY mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 63 miliar untuk mendukung kegiatan operasional dan pelayanan publik.
Baca juga: Komisi Yudisial Dorong Revisi UU KY untuk Perkuat Fungsi Pengawasan Terhadap Hakim
Semula, KY memaparkan bahwa anggaran KY direncanakan dipotong Rp 100 miliar.
Namun setelah rekonstruksi anggaran, pemotongan berkurang menjadi Rp 74,7 miliar.
"Sehingga sisa pagu efektif yang tadinya Rp 84 miliar menjadi Rp 109 miliar," ujar Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Rabu (12/2/2025).
Siti menambahkan KY lantas melakukan sejumlah penyesuaian dalam struktur belanjanya.
Beberapa di antaranya yakni pengurangan belanja perkantoran hingga 40 persen.
"Rinciannya efisiensi antara lain listrik air di pusat dan daerah, sewa kantor penghubung KG di 20 wilayah, sewa kendaraan dinas, belanja BBM, operasional pimpinan, belanja jamuan, dan honor-honor," kata Siti.
Baca juga: Ada Efisiensi Anggaran, KY Tidak Dapat Laksanakan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc
KY juga mengurangi biaya jamuan dan honor pegawai, serta perjalanan dinas luar negeri dihentikan.
Adapun untuk perjalanan dinas dalam negeri disesuaikan dengan prioritas.
Siti menambahkan, KY juga berencana menerapkan sistem kerja work from anywhere (WFA) untuk menekan biaya operasional.
Sebagai gantinya, anggaran yang tersedia digunakan untuk penyewaan lisensi Microsoft 365 dan layanan video conference untuk mendukung sistem kerja KY.
Karena itulah, Siti mengatakan efisiensi anggaran ini berdampak pada kinerja jajarannya, termasuk dalam pelayanan publik dan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
Untuk itu, KY berharap pemerintah dapat mengalokasikan tambahan anggaran Rp 63 miliar untuk mengurangi dampak efisiensi terhadap pelayanan publik.
"Kami berharap nilai efisiensi ini dapat dikaji kembali sehingga pagu anggaran KY tahun 2025 bisa mencapai Rp 172,9 miliar," pungkasnya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.