Perbaikan Tata Kelola Subsidi BBM Dapat Perbaiki Kualitas Udara

Pemerintah mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai BBM Euro-4 melalui pembatasan subsidi bagi sebagian jenis kendaraan. 

Hanya kendaraan bermotor dan angkutan umum saja yang bisa menikmati subsidi BBM.

Baca juga: Pasokan BBM di SPBU Shell Kosong, Menteri Bahlil: Izin Impor Sudah Selesai, selebihnya Tanya Mereka

Jika pemerintah pemerintah menggunakan skenario pertama, maka untuk anggaran subsidi diperkirakan terus membengkak hingga Rp 54,6 triliun pada 2025. 

Kemudian naik hingga Rp 96,2 triliun pada 2026, hingga Rp 157,8 triliun pada 2028 demi menyediakan BBM Euro-4 pada 2028 secara keseluruhan.

Sementara itu, jika menggunakan kenaikan harga universal, hal ini bisa berdampak terhadap kenaikan inflasi. 

Menurut hasil kajian, kenaikan harga BBM sebesar Rp500 per liter menyebabkan inflasi sekitar 0,21 persen. 

Angka ini relatif rendah dibandingkan kenaikan Rp2000 per liter yang bisa menyebabkan inflasi sebesar 0,83%.

“Jika terjadi kenaikan BBM, yang terkena dampaknya yang paling miskin,” kata dia.

Jika menggunakan pembatasan BBM subsidi untuk sebagian jenis kendaraan, pemerintah hanya memberikan subsidi sebesar Rp 93 triliun pada 2025. 

Angka subsidi ini terus berkurang hingga Rp 80 triliun pada 2028. 

Dalam skenario ini, pemerintah hanya memberikan subsidi terhadap sepeda motor dengan populasi 80 persen pengguna dan angkutan umum dengan jumlah populasi 113,8 juta kendaraan.

CORE mengadakan survei pada Desember 2024 tentang seberapa besar masyarakat yang bersedia menanggung kenaikan BBM dengan kualitas yang lebih baik. 

Hasilnya 74,4 persen dari 394 respons  setuju terhadap kebijakan Euro-4. 

Dari hasil survei, rata-rata maksimal per liter yang bersedia dibeli adalah Rp 11.938 untuk bensin Euro-4 dan Rp 8.739 untuk diesel Euro-4.

Menurut Faisal, kenaikan ini berdampak minimal terhadap masyarakat kelas menengah. 

Yang akan terdampak mungkin masyarakat dengan pengeluaran yang kurang dari Rp 4 juta per bulan. 

Meskipun akan bagus jika pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT), namun dia tidak yakin kondisi fiskal di Indonesia memungkinkan untuk itu. 

Sebab, saat ini pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran.