VIDEO Bahlil Soal Isu Reshuffle Kabinet: Golkar, Insya Allah Semua Baik-Baik Saja

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menanggapi isu reshuffle Kabinet Merah Putih yang dikabarkan akan dilakukan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Bahlil meyakini kader Partai Golkar yang saat ini menjabat di kabinet tidak akan terkena reshuffle.

Ia menegaskan Golkar adalah salah satu partai yang berada di garis terdepan dalam mendukung pemerintahan Prabowo.

Menurutnya, sebagai partai koalisi, Golkar berada di garda terdepan dalam mendukung kebijakan pemerintahan demi kepentingan bangsa dan negara.

Sebagaimana diberitakan, isu reshuffle kabinet kembali mencuat setelah Presiden Prabowo  mengeluarkan pernyataan yang bakal menyingkirkan bawahannya yang dinilai masih 'bandel' dan tidak bekerja untuk rakyat.

Saat menghadiri resepsi peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam, Prabowo menyinggung soal pentingnya menjaga pemerintahan yang bersih.

Ia mengaku telah berkali-kali memberikan peringatan kepada para bawahannya untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih.

Dengan nada tinggi dan gestur menunjuk, Prabowo menegaskan dirinya tak akan ragu untuk menindak tegas jajarannya yang bandel dan tidak patuh.

Prabowo mengatakan ia ingin menghadirkan pemerintah yang bersih dan pro rakyat.

Prabowo mengatakan dirinya akan menyingkirkan bawahannya yang tidak mau bekerja dengan benar kepada masyarakat.

Isu perombakan kabinet atau reshuffle seiring kehebohan pembatasan distribusi elpiji 3 Kg.

Karena keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Bahlil Lahadalia, masyarakat kelas bawah kesulitan mendapatkan elpiji 3 Kg.

Masyarakat harus mengantre cukup lama di agen resmi Pertamina. Bahkan ada yang mengalami kelelahan hingga meninggal dunia.

Menanggapi kegaduhan di masyarakat, Presiden Prabowo menginstruksikan 
Kebijakan yang diterapkan pada 1 Februari 2025 itu dicabut pada 4 Februari 2025.

Bahlil menuturkan kebijakannya tersebut sejatinya diambil dengan tujuan baik.

Dijelaskan dia tidak mau adanya mark up dalam penjualan elpiji 3 Kg.

Bahlil mengakui kebijakannya tersebut masih belum tepat sehingga menimbulkan masalah di masyarakat.

Bahlil kemudian akan menerapkan kebijakan meningkatkan status pengecer menjadi sub pangkalan.

Bahlil mengatakan pihaknya bekerja sama dengan PT Pertamina akan membekali para pengecer ini dengan sebuah aplikasi untuk memonitor penjualan elpiji khususnya ukuran 3 kg.

Karena kehebohan tersebut, kinerja Bahlil yang juga Ketua Umum Golkar, jadi sorotan. 

Respons Bahlil

Bahlil menyatakan reshuffle merupakan hak prerogatif dari Prabowo selaku Presiden RI.

Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut Prabowo berhak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri.

Namun Bahlil meyakini kader partai Golkar yang menjadi menteri tidak kena reshuffle.

"Kami yakin Golkar insyaallah semua baik-baik saja. Karena apa?"

"Partai Golkar berada di garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerindra, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah," ujar Bahlil saat sambutan dalam Rakernas Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Sabtu (8/2/2025).

Bahlil menjelaskan saat ini Golkar memiliki 8 kader yang menjadi menteri dalam kabinet merah putih. 

Selain itu, ada 3 kader yang menjadi wakil menteri dan 1 kader yang menjadi gubernur Lemhanas.

Bahlil pun meyakini Presiden Prabowo mengetahui betul kualitas dari kinerja kader Golkar. 

Karena itu, dia meyakini kinerja kadernya sudah maksimal dalam kabinet merah putih.

"Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul tentang kualitas daripada kader-kader Partai Golkar. Karena Partai Golkar ini kan gudangnya para kader pemimpin bangsa," jelasnya.

Kendati demikian, Bahlil menambahkan reshuffle merupakan hak prerogatif dari Prabowo selaku Presiden RI. 

Dia menyebut Prabowo berhak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri.

"Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Presiden. Karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Semuanya diserahkan kepada Pak Presiden. Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan. Karena itu kewenangan mutlak Bapak Presiden," pungkasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham yakin tidak ada menteri dari Golkar terkena reshuffle.  

Idrus meyakini hal itu lantaran sepengetahuannya tidak ada masalah mengenai hubungan Golkar dengan Partai Gerindra. 

Apalagi Idrus mengatakan komunikasi antar elite kedua partai berjalan baik.

Dia bahkan tak segan menyinggung jika Gerindra dengan Golkar sudah membangun rencana menjadi koalisi permanen. (Triibunnews/Igmam/Apfia Tioconny Billy/Malau)