505 Kepala Daerah Jalani Pembekalan di Akmil Magelang Mulai 21 Februari, 180 Tenda Disiapkan

​TRIBUNNEWS.COM, MAGELANG - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan akan menggelar pembekalan kepada para kepala daerah seusai dilantik. Seperti diketahui, sekira 505 kepala daerah akan dilantik di Jakarta pada 20 Februari 2025.

Baca juga: Raffi Ahmad Cerita Pengalaman Ikuti Pembekalan Kabinet di Akmil Magelang: Capek, tapi Seru Banget

Sehari setelahnya, mereka harus mengikuti retreat selama sepekan di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Retreat atau pembekalan untuk kepala daerah akan dilaksanakan di Akmil Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto pun mengecek fasilitas yang disiapkan untuk 505 kepala daerah. Para kepala daerah itu bakal dilantik pada 20 Februari 2025.

"Kami pastikan kamar mandi, saluran air, listrik, dan lain sebagainya. Rasanya ini sudah sangat siap," ujar Bima Arya seusai pengecekan di Borobudur International Golf and Country Club, kompleks Akmil Magelang, Minggu (9/2/2025).

Bima Arya mengatakan, terdapat 180 tenda penginapan yang masing-masing bisa ditempati dua sampai empat kepala daerah.

Baca juga: Pesan Presiden Prabowo pada Makrab Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang

Kapasitas tenda ini berbeda ketika retreat para menteri dan wakil menteri yang setiap tenda dihuni satu pejabat kementerian atau kepala badan.

Nantinya, para kepala daerah akan masuk melalui gerbang utama Akmil Magelang dan mendapat prosesi sambutan dari taruna, persis seperti retreat kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden hadir, tapi disesuaikan dengan agenda beliau, apakah di awal, tengah, atau akhir," ungkap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Bima Arya menyampaikan, ada materi inti dalam retreat kepala daerah.

Utamanya adalah terkait sinkronisasi visi misi kepala daerah dengan program Pemerintah Pusat Asta Cita, pemahaman tugas, serta ketahanan nasional.

Mayoritas pemateri dalam retreat dari jajaran menteri dan kepala badan di kabinet pemerintahan Prabowo dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Baca juga: Pria di Magelang Sandera Keluarganya di Masjid, Salat Jumat Dipindah, Kini Ditetapkan Jadi Tersangka

"Kepala daerah tidak semua latar belakangnya politisi. Ada yang pengusaha, tokoh agama, budayawan. Penting sekali pembekalan di awal untuk menyamakan tupoksi," papar dia.