Bahlil Lahadalia Bicara Oknum Menyalahgunakan Elpiji 3 Kilogram Setelah Dipanggil Presiden Prabowo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia dipanggil Presiden RI Prabowo Subianto buntut kebijakan pengecer dilarang berjualan elpiji 3 kilogram.

Kebijakan tersebut mengakibatkan terjadinya antrean warga membeli elpiji 3 kilogram di sejumlah daerah.

Bahlil Lahadalia dipanggil Presiden Prabowo ke Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/2/2025). 

Bahlil dan Presiden Prabowo melakukan pertemuan selama 2 jam.

Setelah dipanggil Presiden Prabowo, Bahlil berbicara adanya oknum yang menyalahgunakan elpiji 3 kilogram.

Baca juga: Dasco Gerindra Soal Lansia Meninggal Dunia Usai Antre Gas Elpiji 3 Kg: Sebab Bukan Hanya Itu

Mereka diduga menyalahgunakan elpiji bersubsidi untuk kepentingan pribadi.

"Jujurlah, ada oknum-oknum yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan? Masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? kalau saya sih itu aja," ujar Bahlil.

Karena itu, kata Bahlil, Presiden Prabowo telah memberikan instruksi untuk memastikan elpiji 3 kilogram tepat sasaran menyasar kalangan masyarakat miskin.

Baca juga: Tanggapan Bahlil soal Nenek di Pamulang Meninggal akibat Kelelahan Mengantre Gas Elpiji 3 Kg

"Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas arahan bapak presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran," jelasnya.

Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut Presiden Prabowo juga menginstruksikan agar tata kelola penyaluran gas elpiji 3 kilogram harus baik. 

Lalu, Bahlil mengaku dirinya juga diminta untuk segera memenuhi kebutuhan elpiji 3 kilogram untuk masyarakat.

Selain itu, akses terhadap penjualan gas tidak boleh jauh dari masyarakat.

"Jadi harus dapat jangan jauh-jauh, kata bapak Presiden, makanya kita ubah dari yang tadinya pengecer itu yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengecer dengan mengubah nama menjadi subpangkalan dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa pantau pengendalian harga berapa yang dia jual, dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan," katanya.