Penembakan WNI di Malaysia, PKS Minta Pemerintah Perbaiki Tata Kelola PMI Secara Menyeluruh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) HM Martri Agoeng, mengutuk kejadian penembakan terhadap kapal yang mengangkut pekerja migran Indonesia (PMI) tidak berdokumen dari Malaysia ke Indonesia oleh aparat Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM). 

"Pemerintah harus segera mengusut tuntas kejadian ini dan memastikan keadilan bagi para korban," kata Agoeng kepada wartawan, Kamis (30/1/2025).

Baca juga: Ramai Desakan Usut Tuntas Kasus Penembakan WNI di Malaysia, Buruh Bakal Demo Kedubes

Menurutnya, insiden ini harus menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk memperbaiki tata kelola PMI secara menyeluruh. 

"Kasus ini menandakan masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintahan Presiden Prabowo, khususnya melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, agar perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri semakin diperkuat," ungkap Agoeng.

PKS juga menyoroti pemberantasan migrasi non-prosedural yang masih menjadi tantangan besar. 

"Pemerintah harus bertindak tegas dengan menegakkan hukum terhadap pihak yang terlibat dalam pengiriman PMI secara ilegal. Ini harus menjadi prioritas nasional," ujar Agoeng.

Selain itu, dia menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga pemerintah. 

"Tanpa sinergi antara aparat penegak hukum dan instansi terkait, pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) akan sulit diwujudkan," jelasnya.

Baca juga: Menanti Kedatangan Jenazah Basri, Korban Penembakan di Malaysia Sore Ini Dipulangkan ke Rupat Riau

Dalam aspek perlindungan, Agoeng juga meminta pemerintah memperkuat diplomasi bilateral. 

"Diplomasi harus lebih tajam dalam memastikan perlindungan hukum dan kesejahteraan PMI di negara tujuan mereka bekerja," katanya.

Tidak hanya itu, dia juga meminta pemerintah meningkatkan akses migrasi yang aman, mudah, dan terjangkau. 

"Kita perlu memperbaiki sistem migrasi dari desa-desa asal PMI dengan melibatkan sektor keuangan dan berbagai pihak terkait," lanjutnya.

Terkait regulasi, PKS mendesak agar revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 segera diselesaikan. 

"Regulasi yang kuat akan memastikan adanya sanksi tegas bagi pihak yang mengirim PMI secara non-prosedural," tegas Martri Agoeng.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama menciptakan sistem migrasi yang lebih aman dan berkeadilan bagi pekerja migran Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, aparat Malaysia melakukan penembakan terhadap sebuah kapal yang ditumpangi 5 WNI di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia. 

Peristiwa itu terjadi pada Jumat, 24 Januari 2025, sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat.

Saat sedang berpatroli, APMM mendapati sebuah kapal dan memintanya untuk menepi. 

Namun, ada perlawanan hingga mengakibatkan APMM memberondong tembakan ke arah kapal. 

Hal ini menyebabkan satu WNI meninggal, dan empat lainnya luka-luka. 

Adapun kelima orang WNI itu diduga merupakan pekerja migran non prosedural dan menaiki kapal untuk keluar dari Malaysia lewat jalur ilegal di sekitar perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia.

Dari lima orang yang menjadi korban pemberondongan petugas patroli laut Malaysia, ternyata hanya satu orang yang membawa identitas paspor.

Kemlu RI tak ingin berspekulasi terkait kronologis kejadian. Sebab sampai saat ini belum ada keberimbangan keterangan.

Kronologis kejadian baru datang dari otoritas patroli laut Malaysia. Sedangkan belum ada keterangan dari sisi WNI yang menjadi korban.

"Kita tidak ingin berspekulasi tentang kronologis kejadian. Saat ini kan kronologisnya baru dari sisi PDRM atau APMM, kita akan dalami dari sisi para WNI," kata Judha.