Nelson Wenda: Sinergi DPD dan BPK RI Penting untuk Optimalkan Pengawasan Pengelolaan Keuangan
Nelson Wenda, menegaskan bahwa sinergi antara DPD RI dan BPK RI sangat penting dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara
Penulis:
Malvyandie Haryadi
Editor:
Muhammad Zulfikar
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menggelar rapat konsultasi bersama Auditor Utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk mendalami Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023.
Rapat berlangsung di Ruang Majapahit, Kompleks DPD RI, Jakarta, Rabu (4/12/2024) pukul 13.00 WIB.
Baca juga: Nelson Wenda Harap Prabowo Luangkan Waktu, Bertemu dengan Semua Anggota DPD & DPR RI dari Papua
Wakil Ketua III BAP DPD RI, Nelson Wenda, menegaskan bahwa sinergi antara DPD RI dan BPK RI sangat penting dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara dan daerah, termasuk Dana Desa dan transfer ke daerah (TKD).
“Kami siap berkolaborasi dan bekerja sama untuk memastikan pengawasan anggaran negara dilakukan secara transparan. Tujuannya adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan,” kata Wenda dalam keterangannya, Kamis (5/12/2024).
Dalam laporan IHPS II 2023, BPK RI mencatat 6.197 temuan dengan total 8.869 permasalahan keuangan senilai Rp7,33 triliun. Angka tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan periode sebelumnya.
Wenda menyoroti urgensi tindak lanjut atas temuan tersebut untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara dan daerah.
Baca juga: Ketua DPD Berharap Kepala Daerah Terpilih Tak Menjadi Antitesa Pemerintah Pusat
“Ini menjadi perhatian bersama agar permasalahan yang ditemukan dapat diselesaikan. Kolaborasi ini adalah langkah nyata BAP DPD RI untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab," ujar senator asal Papua Pegunungan itu.
Hasil rapat konsultasi menghasilkan sejumlah masukan strategis bagi BAP DPD RI dalam merumuskan rekomendasi tindak lanjut atas temuan IHPS II Tahun 2023.
Hal ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antarlembaga demi mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.
| Ketua DPD Sultan Minta Pemerintah Tinjau Ulang Pemotongan Alokasi TKD dalam RAPBN 2026 |
|
|---|
| Datangi BAP DPD, Suku Besar Sebyar Teluk Bintuni Perjuangkan Kompensasi dari Proyek BP LNG Tangguh |
|
|---|
| Rapat Tripartit: DPD RI Serahkan Empat RUU, Usulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2025 |
|
|---|
| Telusuri Alur Anggaran Proyek Jalan Mempawah, KPK Periksa Mantan Ketua Banggar DPR |
|
|---|
| 10 Bulan Jadi Anggota DPD Komeng Kangen Melawak, Adul: Sudah Enggak Tahan Dia |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.