Bobby Gafur: Pengentasan Kemiskinan Jadi Isu Utama Rapimnas Kadin 2024

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bobby Gafur Umar menyatakan, salah satu pokok bahasan utama dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 adalah masalah pengentasan kemiskinan.

“Kalau kita lihat pidato Presiden dari mulai pelantikan sampai kunjungan (kenegaraan) beliau ke luar negeri, Presiden sangat menekankan bagaimana kita bisa mengentaskan kemiskinan apalagi kemiskinan ekstrem,” kata Bobby di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Bobby menjelaskan, salah satu cara pengentasan kemiskinan adalah dengan mendorong sektor usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan, yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Selama ini kita selalu melihat bagaimana membangun Indonesia dengan level atas ekonomi, seperti industrialisasi, pembangunan infrastruktur, hilirisasi, dan transisi energi. Yang belum optimal, bagaimana 61 persen kontribusi dari UMKM ini kita dorong. Jadi ekonomi kerakyatan ini sebenarnya suatu mesin yang luar biasa,” tuturnya.

Diketahui, UMKM menyumbang Pendapatan Domestik Bruto (PDB) paling besar yaitu sebesar 61?ri pertumbuhan ekonomi, dan memberdayakan sekitar 90 persen tenaga kerja. 

Bobby mencatat, sektor UMKM selama ini mempunyai tiga kelemahan, yaitu akses pasar, permodalan, dan dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kualitas.

“Nah UMKM harus kita bina, sediakan pasarnya, kita bina untuk bagaimana (UMKM) bisa naik kelas dan kemampuan SDM dan kualitas produksinya. Sehingga pergerakan ekonominya akan banyak,” ujarnya.

Bobby menjelaskan, dalam Rapimnas Kadin 2024 nanti akan mencoba melihat bagaimana kolaborasi antardunia usaha untuk mengajak sektor-sektor dengan ekonomi sirkular terutama di daerah, karena hal itu berefek langsung terhadap pengentasan kemiskinan. 

Untuk itu, Bobby menambahkan, para Wakil Ketua Umum (WKU) Kadin Indonesia sesuai dengan bidang mereka sedang menyusun program kerja Kadin 2025 yang melibatkan Kadin Provinsi, Kabupaten/Kota.

“Kita melihat bagaimana lapangan kerja di sektor UMKM bisa tercipta dengan kerja sama ini. Misalnya, ada perusahaan besar otomotif. Kita minta bekerja sama dengan industri-industri kecil yang bisa menjadi supplier-nya,” katanya.

Bobby juga mencontohkan potensi daerah lumbung ikan di Bitung, Sulawesi Utara, yang masih belum terbuka. 

Menurutnya, di sana banyak kelompok-kelompok nelayan yang bisa dibantu dari sisi dunia usaha besar, seperti melakukan investasi di pengolahan bekerja sama dengan kelompok nelayan.

“Hal-hal itulah yang akan kami lakukan di Rapimnas. Nanti akhirnya akan memberikan rekomendasi pada Pemerintah pemerintah, apa yang bisa kita lakukan secara sinergi antara pemerintah, usaha besar dan UMKM ini,” imbuhnya.

Bobby juga menekankan perlunya likuiditas bagi permodalan UMKM dan bagaimana masyarakat bawah bisa mengakses permodalan. 

Selain UMKM, Bobby juga mencontohkan beberapa program pemerintah yang berbasis kerakyatan yang akan disinergikan dengan rekomendasi Rapimnas Kadin 2024, yaitu program pembangunan 3 juta rumah murah per tahun dan makan bergizi gratis.