Anggota Komisi VII DPR Nilai Program Hilirisasi Perlu Berlanjut di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Golkar Mukhtarudin berharap, pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dapat melanjutkan program hilirisasi.

Sebab menurutnya, keberlanjutan program hilirisasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian nasional guna mewujudkan cita-cita Indonesia Emas pada 2045.

"Komisi VII DPR RI berharap dengan hilirisasi, Indonesia bisa mengendalikan seluruh sumber daya alam, baik itu nikel, batu bara, timah, dan lainnya," kata Mukhtarudin kepada wartawan, Jumat (27/9/2024).

Mukhtarudin mengatakan, bahwa keberlanjutan hilirisasi ini merupakan kebijakan penting.

Karena dapat menjadi pendongkrak nilai tambah yang signifikan untuk meningkatkan pendapatan negara.

Diketahui, sebelum hilirisasi dilakukan, ekspor nikel pada 2017 hanya mencapai 3,3 miliar dolar AS. 

Sementara pada 2023, setelah hilirisasi diberlakukan, angkanya meningkat signifikan menjadi 33,8 miliar dolar AS. Angka tersebut hanya berasal dari satu hingga dua turunan nikel, belum termasuk baterai kendaraan listrik (EV) dan mobil listrik.

Baca juga: Menparekraf Targetkan Penonton MotoGP Mandalika Lebih dari 100 Ribu

Selain nikel, Indonesia merupakan produsen utama komoditas batu bara dan timah, sehingga hal ini dapat memberikan nilai tambah maksimal bagi perekonomian nasional.

"Artinya, kita bisa mengendalikan harga sendiri, sehingga dapat memberikan nilai tambah maksimal bagi perekonomian bangsa," ucap Mukhtarudin.

Mukhtarudin menambahkan bahwa keberlanjutan program hilirisasi merupakan langkah strategis yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menghentikan ekspor bijih nikel dan hasil pertambangan lainnya.

"Ya tentu Komisi VII DPR RI mendukung, karena keputusan tersebut diambil untuk mendorong hilirisasi industri dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri," ucap Mukhtarudin.

Mukhtarudin melanjutkan bahwa hilirisasi terhadap sumber daya alam di Indonesia merupakan kunci dalam meningkatkan ekonomi nasional.  

Dia mencontohkan kebijakan hilirisasi nikel yang telah membawa lonjakan besar bagi penerimaan negara.

Pada 2015, ekspor nikel Indonesia hanya bernilai Rp45 triliun, namun setelah kebijakan hilirisasi diterapkan, nilai tersebut melonjak menjadi Rp520 triliun pada 2023. "Apalagi potensi nikel kita nomor satu di dunia," jelasnya.

Baca juga: Presiden Jokowi Ngaku Upaya Indonesia Melakukan Hilirisasi Kerap Diganggu Negara Maju