Airlangga Hartarto Mundur Jadi Ketum Golkar, Desakan Serupa Sudah Terjadi sejak Tahun Lalu

"Kalau sudah dipanggil oleh kejaksaan (selama) 12 jam, apa itu masih bisa dikatakan bersih?" kata Hisjam.

Saat itu, dia juga mengklaim banyak mendapatkan telepon dari beberapa Ketua DPD Golkar yang mengaku mendapatkan arahan dari DPP untuk terus mendukung Airlangga.

Dukungan ini, kata Hisjam, terjadi di tengah dorongan agar digelarnya musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

"(Beberapa Ketua DPD Golkar) kan junior-junior saya semua itu. Jadi, jangan ada dusta di antara kita," tuturnya.

Kendati demikian, Hisjam justru menantang para Ketua DPD Golkar agar menentang kepemimpinan Airlangga.

Ketika itu, dia meyakini bahwa jika Golkar masih dipimpin Airlangga, maka akan mengalami penurunan suara saat Pemilu 2024.

"Ya silahkan dua pertiga (DPD Golkar) pertahankan Airlangga, hancur mereka semua. (Elektabilitas) Golkar bukan tiga sampai enam persen, tapi (bakal) turun di bawah empat persen, jadi partai gurem," jelasnya.

Lalu, desakan mundur selanjutnya adalah ketika Airlangga memutuskan untuk mendukung Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menjadi capres di Pilpres 2024.

Padahal, berdasarkan keputusan musyawarah nasional (Munas) Golkar, Airlangga ditetapkan sebagai capres.

Baca juga: Alasan Airlangga Hartarto Mundur dari Ketum Golkar: Demi Menjaga Stabilitas Transisi Pemerintahan

Hisjam, saat itu, menyebut bahwa keputusan untuk mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo tidak dimusyawarahkan terlebih dahulu lewat musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

"Ya kan dukung-dukung saja, boleh saja. Tapi kan konsitusinya Golkar kan harus dilewatin, melalui yang namanya proses konstitusi di Golkar, yaitu melalui Munaslub," kata Hisjam pada 13 Agustus 2023 lalu.

Hisjam juga menganggap deklarasi bersama ketika itu antara Golkar dengan PAN, PKB, dan Gerindra di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta Pusat merupakan keputusan Airlanggan, bukan keputusan Golkar.

"Bahwa dia mau merubah (keputusan Airlangga menjadi capres Golkar), ya boleh. Mendukung Prabowo, boleh, dukung Ganjar boleh, dukung Anies boleh, dukung dirinya boleh."

"Tapi harus melalui satu prosedur, iya (munaslub). Aturannya tetap harus dilewati. Kalau enggak, bisa digugat itu sama anggota di Golkar karena tidak melalui proses administrasi konstitusi yang benar," jelas Hisjam.

Dengan adanya hal ini, munculah desakan agar Airlangga untuk diberhentikan menjadi Ketua Umum Partai Golkar.